Utusan PBB minta DK PBB ambil tindakan atasi kekerasan di Myanmar. Foto: AFP
Utusan PBB minta DK PBB ambil tindakan atasi kekerasan di Myanmar. Foto: AFP

DK PBB Diminta Cegah Kemungkinan Perang Saudara di Myanmar

Internasional pbb konflik myanmar politik myanmar aung san suu kyi Kudeta Myanmar
Fajar Nugraha • 01 April 2021 08:52
New York: Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas kekerasan yang meningkat. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang saudara.
 
Utusan Khusus Christine Schraner Burgener memperingatkan risiko perang saudara dan pertumpahan darah yang akan segera terjadi, karena pemerintah militer dengan keras menekan protes pro-demokrasi.
 
Baca: Pengacara: Aung San Suu Kyi Terlihat Sehat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP) mengatakan, setidaknya 536 pengunjuk rasa dan pengamat tewas sejak kudeta 1 Februari. AAPP mengatakan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
 
"Saya mengimbau kepada Dewan ini untuk mempertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi," kata Christine Schraner Burgener pada sesi tertutup, menurut pernyataan yang diperoleh AFP, Kamis 1 April 2021.
 
Dia mengatakan, pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dengan pemerintah militer tetapi menambahkan: "Jika kita menunggu hanya ketika mereka siap untuk berbicara, situasi di lapangan hanya akan memburuk. Pertumpahan darah akan segera terjadi."
 
Kudeta dan tindakan pemerintah militer selanjutnya telah memicu kecaman internasional. Inggris menyerukan sesi darurat DK PBB pada Rabu setelah militer secara dramatis meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa selama akhir pekan.
 
Dalam eskalasi kekerasan lainnya, militer Myanmar pada Sabtu melancarkan serangan udara pertama di negara bagian Karen dalam 20 tahun setelah kelompok pemberontak merebut pangkalan militer. Keadaan itu menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konflik etnis bersenjata di negara yang beragam etnis itu.
 
"Kekejaman militer terlalu parah dan banyak (kelompok etnis bersenjata) mengambil sikap oposisi yang jelas. Kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan perang saudara pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," ucap Burgener.
 
"Kegagalan untuk mencegah eskalasi kekejaman lebih lanjut akan merugikan dunia jauh lebih banyak dalam jangka panjang daripada berinvestasi sekarang dalam pencegahan, terutama oleh tetangga Myanmar dan kawasan yang lebih luas,” tegasnya.
 
Sementara itu, sekelompok anggota parlemen yang digulingkan dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang telah bekerja di bawah tanah melawan pemerintah militer. Mereka akan membentuk "pemerintahan sipil baru" pada minggu pertama April, tanpa memberikan penjelasan detail lebih lanjut.
 
Sebelumnya pada Rabu, tim hukum Aung San Suu Kyi mengatakan, pemimpin yang digulingkan itu tampaknya dalam keadaan sehat meskipun ditahan selama dua bulan.
 
Aung San Suu Kyi tidak terlihat di depan umum sejak dia digulingkan tetapi anggota tim hukumnya, Min Min Soe, dipanggil ke kantor polisi di ibu kota Naypyidaw untuk video meeting dengannya.
 
"Kondisi fisik Aung San Suu Kyi terlihat baik menurut penampilannya di layar video," ujar tim kuasa hukumnya dalam sebuah pernyataan.
 
Aung San Suu Kyi menghadapi serangkaian tuntutan pidana, dan hukuman itu bisa membuatnya dilarang dari jabatan politik seumur hidup.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif