Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengundang kontroversi pada awal pemerintahannya. Penunjukan putrinya, Nurul Izzah Anwar sebagai penasih ekonomi senior, mengundang tanya dari banyak pihak.
Beberapa anggota oposisi menyerukan Nurul Izzah Anwar untuk mundur dari peran tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Senin 30 Januari, pemimpin oposisi Hamzah Zainudin meminta Anwar untuk mencabut penunjukan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi dan keuangan senior untuk perdana menteri, menyebutnya sebagai nepotisme.
“Perdana menteri harus menarik penunjukan ini. Nepotisme dalam PKR (Parti Keadilan Rakyat) tidak bisa diseret ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walk the talk please,” kata Hamzah, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa 31 Januari 2023.
Anwar dan Nurul Izzah masing-masing adalah presiden dan wakil presiden PKR.
“Pro bono bukan alasan melegitimasi nepotisme,” sekjen Perikatan Nasional (PN) itu mengingatkan.
Menurut laporan media lokal, Anwar mengatakan pada Minggu bahwa Nurul Izzah tidak dibayar untuk peran penasihat senior. Penunjukan itu mulai berlaku pada 3 Januari.
Dalam pernyataannya, Hamzah menyebut penunjukan Nurul Izzah sebagai tindakan pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dipraktikkan Anwar di bawah kepemimpinannya.
“Praktik nepotisme adalah pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia,” tegasnya.
“Penunjukan ini tidak hanya tidak masuk akal, salah, serta merusak citra pemerintah, tetapi juga sangat bertentangan dengan praktik pemerintahan yang baik, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” ucap Hamzah.
Dia menunjukkan bahwa Anwar sudah memiliki penasihat - Hassan Marican, yang merupakan mantan presiden dan chief executive officer (CEO) Petronas.
“Ternyata, Malaysia Madani hanyalah retorika kosong karena prioritas perdana menteri tampaknya lebih ditujukan kepada anggota keluarganya sendiri daripada menyelesaikan masalah biaya hidup, mengatasi tantangan ekonomi dan menjajaki pasar baru untuk Malaysia,” imbuh Hamzah.
Slogan Malaysia Madani, atau Civil Malaysia, yang dikonsep oleh pemerintahan Anwar menekankan enam nilai inti -,keberlanjutan, kemakmuran, inovasi, rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang,- yang dimaksudkan untuk memandu kebijakan pemerintah.
Selain Hamzah, mantan perdana menteri dan Ketua PN Muhyiddin Yassin juga mengutuk penunjukan Nurul Izzah.
“Tidak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia bahwa seorang perdana menteri menunjuk anak mereka sebagai penasihat,” katanya dalam sebuah pernyataan pada Senin, meminta Anwar agar putrinya mengundurkan diri dari jabatannya.
“Sarankan Nurul Izzah untuk mengundurkan diri sebagai penasihat perdana menteri. Jangan biarkan penunjukan kecil yang salah tempat ini menjadi titik hitam dalam perjalanan politiknya menuju masa depan yang mungkin lebih cerah,” sebut Hamzah.
Muhyiddin juga meminta Anwar untuk mundur sebagai menteri keuangan dan fokus pada tugasnya sebagai perdana menteri.
“Belum terlambat bagi Anwar untuk memperbaikinya. mengundurkan diri sebagai menteri keuangan. Lebih fokus pada tugas Anda sebagai perdana menteri karena rakyat dan negara sedang menghadapi masa-masa sulit,” katanya.
Secara terpisah, seorang mantan anggota kelompok pro-Anwar Ibrahim juga dilaporkan mengkritik penunjukan Nurul Izzah.
Menurut Free Malaysia Today (FMT), Abdul Razak Ismail - mantan anggota kelompok "Otai Reformis" - mengatakan bahwa perdana menteri sekarang harus berurusan dengan persepsi seputar pengangkatan putrinya.
“Persepsinya sederhana, dari 32 juta orang, apakah memang tidak ada orang lain yang bisa menjadi penasihat perdana menteri?” katanya seperti dikutip FMT.
“Kita punya Menteri Perekonomian Rafizi Ramli, apa tidak cukup?,” sebutnya.
Abdul menunjukkan bahwa Pakatan Harapan (PH), koalisi yang dipimpin oleh Anwar, akan bereaksi buruk jika mantan perdana menteri Najib Razak menunjuk istrinya, Rosmah Mansor, sebagai penasihat.
Menurut FMT, Abdul mengatakan langkah yang lebih baik bagi Nurul Izzah adalah bergabung dengan organisasi non-pemerintah.
Anwar sebelumnya mengatakan, kepada media lokal bahwa pengangkatan Nurul Izzah dilakukan berdasarkan kualifikasinya. Anwar seperti dikutip oleh Malay Mail bahwa dia adalah menteri keuangan selama delapan tahun sebelumnya meskipun tidak memiliki gelar atau sertifikat universitas terkait keuangan.
“Bahkan para menteri di PN (pemerintah) sebelumnya tidak memiliki gelar atau sertifikat, tetapi ketika datang ke kami, mereka mengangkatnya.
“Nurul Izzah memiliki gelar sarjana teknik dan kebijakan publik. Memang, saya memintanya untuk membantu saya sebagai penasihat,” kata Anwar.
Menurut Malay Mail, Nurul Izzah memiliki gelar di bidang teknik, serta gelar lainnya di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins.
Pada Selasa, ajudan politik Nurul Izzah, Amir H. Ghazali mengecam kritik baru-baru ini atas peran barunya, menambahkan bahwa tidak ada nepotisme yang terlibat karena pengangkatan dilakukan untuk kepentingan negara.
“Saya yakin penunjukan tersebut telah dibahas secara matang dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang mengutamakan efektivitas pelaksanaan agenda nasional yang beragam,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
“Bagaimanapun, Nurul Izzah bukanlah CEO atau chairman yang memiliki kewenangan untuk menyetujui proyek, tender dan sebagainya. Jadi tidak ada kronisme atau nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan persatuan karena penunjukannya dilakukan untuk kepentingan negara,” tambahnya.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif Anwar untuk menunjuk Nurul Izzah untuk peran tersebut dan bahwa itu “harus dihormati”.
“Saya tegaskan, siapa pun yang ditunjuk, bahkan anak sendiri, sebenarnya adalah hak prerogatif perdana menteri yang harus dihormati dan tidak boleh dipermasalahkan,” kata Amir, menambahkan bahwa Anwar juga tidak boleh ditekan untuk mundur sebagai menteri keuangan.
Selama Pemilihan Umum ke-15 (GE15) baru-baru ini, Nurul Izzah kehilangan kursi Permatang Pauh yang dia duduki selama satu periode.
Kursi tersebut telah diduduki oleh anggota keluarganya sejak tahun 1982 dan saat ini dipegang oleh Muhammad Fawwaz Mohamad Jan dari Parti Islam Se-Malaysia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Beberapa anggota oposisi menyerukan Nurul Izzah Anwar untuk mundur dari peran tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Senin 30 Januari, pemimpin oposisi Hamzah Zainudin meminta Anwar untuk mencabut penunjukan Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi dan keuangan senior untuk perdana menteri, menyebutnya sebagai nepotisme.
“Perdana menteri harus menarik penunjukan ini. Nepotisme dalam PKR (Parti Keadilan Rakyat) tidak bisa diseret ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walk the talk please,” kata Hamzah, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa 31 Januari 2023.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Anwar dan Nurul Izzah masing-masing adalah presiden dan wakil presiden PKR.
“Pro bono bukan alasan melegitimasi nepotisme,” sekjen Perikatan Nasional (PN) itu mengingatkan.
Menurut laporan media lokal, Anwar mengatakan pada Minggu bahwa Nurul Izzah tidak dibayar untuk peran penasihat senior. Penunjukan itu mulai berlaku pada 3 Januari.
Dalam pernyataannya, Hamzah menyebut penunjukan Nurul Izzah sebagai tindakan pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dipraktikkan Anwar di bawah kepemimpinannya.
“Praktik nepotisme adalah pengkhianatan terhadap rakyat Malaysia,” tegasnya.
“Penunjukan ini tidak hanya tidak masuk akal, salah, serta merusak citra pemerintah, tetapi juga sangat bertentangan dengan praktik pemerintahan yang baik, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” ucap Hamzah.
Dia menunjukkan bahwa Anwar sudah memiliki penasihat - Hassan Marican, yang merupakan mantan presiden dan chief executive officer (CEO) Petronas.
“Ternyata, Malaysia Madani hanyalah retorika kosong karena prioritas perdana menteri tampaknya lebih ditujukan kepada anggota keluarganya sendiri daripada menyelesaikan masalah biaya hidup, mengatasi tantangan ekonomi dan menjajaki pasar baru untuk Malaysia,” imbuh Hamzah.
Slogan Malaysia Madani, atau Civil Malaysia, yang dikonsep oleh pemerintahan Anwar menekankan enam nilai inti -,keberlanjutan, kemakmuran, inovasi, rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang,- yang dimaksudkan untuk memandu kebijakan pemerintah.
Selain Hamzah, mantan perdana menteri dan Ketua PN Muhyiddin Yassin juga mengutuk penunjukan Nurul Izzah.
“Tidak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia bahwa seorang perdana menteri menunjuk anak mereka sebagai penasihat,” katanya dalam sebuah pernyataan pada Senin, meminta Anwar agar putrinya mengundurkan diri dari jabatannya.
“Sarankan Nurul Izzah untuk mengundurkan diri sebagai penasihat perdana menteri. Jangan biarkan penunjukan kecil yang salah tempat ini menjadi titik hitam dalam perjalanan politiknya menuju masa depan yang mungkin lebih cerah,” sebut Hamzah.
Muhyiddin juga meminta Anwar untuk mundur sebagai menteri keuangan dan fokus pada tugasnya sebagai perdana menteri.
“Belum terlambat bagi Anwar untuk memperbaikinya. mengundurkan diri sebagai menteri keuangan. Lebih fokus pada tugas Anda sebagai perdana menteri karena rakyat dan negara sedang menghadapi masa-masa sulit,” katanya.
Secara terpisah, seorang mantan anggota kelompok pro-Anwar Ibrahim juga dilaporkan mengkritik penunjukan Nurul Izzah.
Menurut Free Malaysia Today (FMT), Abdul Razak Ismail - mantan anggota kelompok "Otai Reformis" - mengatakan bahwa perdana menteri sekarang harus berurusan dengan persepsi seputar pengangkatan putrinya.
“Persepsinya sederhana, dari 32 juta orang, apakah memang tidak ada orang lain yang bisa menjadi penasihat perdana menteri?” katanya seperti dikutip FMT.
“Kita punya Menteri Perekonomian Rafizi Ramli, apa tidak cukup?,” sebutnya.
Abdul menunjukkan bahwa Pakatan Harapan (PH), koalisi yang dipimpin oleh Anwar, akan bereaksi buruk jika mantan perdana menteri Najib Razak menunjuk istrinya, Rosmah Mansor, sebagai penasihat.
Menurut FMT, Abdul mengatakan langkah yang lebih baik bagi Nurul Izzah adalah bergabung dengan organisasi non-pemerintah.
Anwar sebelumnya mengatakan, kepada media lokal bahwa pengangkatan Nurul Izzah dilakukan berdasarkan kualifikasinya. Anwar seperti dikutip oleh Malay Mail bahwa dia adalah menteri keuangan selama delapan tahun sebelumnya meskipun tidak memiliki gelar atau sertifikat universitas terkait keuangan.
“Bahkan para menteri di PN (pemerintah) sebelumnya tidak memiliki gelar atau sertifikat, tetapi ketika datang ke kami, mereka mengangkatnya.
“Nurul Izzah memiliki gelar sarjana teknik dan kebijakan publik. Memang, saya memintanya untuk membantu saya sebagai penasihat,” kata Anwar.
Menurut Malay Mail, Nurul Izzah memiliki gelar di bidang teknik, serta gelar lainnya di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins.
Pada Selasa, ajudan politik Nurul Izzah, Amir H. Ghazali mengecam kritik baru-baru ini atas peran barunya, menambahkan bahwa tidak ada nepotisme yang terlibat karena pengangkatan dilakukan untuk kepentingan negara.
“Saya yakin penunjukan tersebut telah dibahas secara matang dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang mengutamakan efektivitas pelaksanaan agenda nasional yang beragam,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
“Bagaimanapun, Nurul Izzah bukanlah CEO atau chairman yang memiliki kewenangan untuk menyetujui proyek, tender dan sebagainya. Jadi tidak ada kronisme atau nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan persatuan karena penunjukannya dilakukan untuk kepentingan negara,” tambahnya.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa itu adalah hak prerogatif Anwar untuk menunjuk Nurul Izzah untuk peran tersebut dan bahwa itu “harus dihormati”.
“Saya tegaskan, siapa pun yang ditunjuk, bahkan anak sendiri, sebenarnya adalah hak prerogatif perdana menteri yang harus dihormati dan tidak boleh dipermasalahkan,” kata Amir, menambahkan bahwa Anwar juga tidak boleh ditekan untuk mundur sebagai menteri keuangan.
Selama Pemilihan Umum ke-15 (GE15) baru-baru ini, Nurul Izzah kehilangan kursi Permatang Pauh yang dia duduki selama satu periode.
Kursi tersebut telah diduduki oleh anggota keluarganya sejak tahun 1982 dan saat ini dipegang oleh Muhammad Fawwaz Mohamad Jan dari Parti Islam Se-Malaysia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
