Naypyidaw: Jenderal yang berkuasa di Myanmar mengatakan bahwa junta hanya memegang kekuasaan sementara dengan tujuan memperkuat demokrasi. Ia juga seraya menyerukan persatuan di antara masyarakat dan militer untuk melawan kelompok bersenjata yang berupaya menggagalkan rencana untuk mengadakan pemilu.
Berbicara pada parade Hari Angkatan Bersenjata tahunan, Jenderal Senior, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada 2021, mengatakan lawan-lawannya menerima dukungan asing dan mencoba menghancurkan negara tersebut serta menggagalkan rencana mengembalikan Myanmar ke pemerintahan demokratis.
“Militer, kepolisian, dan milisi rakyat berupaya memulihkan perdamaian dan stabilitas,” katanya kepada ratusan tentara di ibu kota Naypyitaw, seperti dikutip dari Voa News pada Kamis, 28 Maret 2024.
“Kita perlu memiliki persatuan antara militer dan rakyat,” sambung Min.
Militer menghadapi tantangan terbesarnya sejak pertama kali mengambil alih kekuasaan di bekas jajahan Inggris tersebut pada tahun 1962. Mereka berjuang di berbagai lini untuk membendung pemberontakan di beberapa wilayah negara tersebut dan menstabilkan perekonomian yang melemah sejak kudeta.
Myanmar terjebak dalam perang saudara antara militer di satu sisi dan, di sisi lain, aliansi longgar pemberontak etnis minoritas dan gerakan perlawanan bersenjata yang muncul dari tindakan keras berdarah junta terhadap protes anti-kudeta.
Militer telah dituduh oleh para aktivis dan beberapa negara Barat melakukan kekejaman sistematis dalam upayanya menekan pemberontakan, dengan meluasnya penggunaan serangan udara dan artileri berat di wilayah sipil dan tuduhan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan eksekusi.
Junta menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kebohongan.
Min Aung Hlaing mengatakan pada hari Rabu bahwa para penentang melakukan kekerasan, penjarahan dan menyebarkan kebencian, dan bahwa militer menjadi sasaran berita palsu dari jurnalis internasional dan pengguna media sosial.
“Beberapa negara kuat,” tambahnya, mencoba mencampuri urusan dalam negeri Myanmar dengan membantu kelompok bersenjata melawan militer. Namun dalam pernyataannya, ia tidak mengutip bukti.
Dia juga mendesak para veteran untuk mendaftar kembali sebagai bagian dari upaya wajib militer baru.
“Mereka memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi tersebut dengan berbagai cara. Mereka berusaha menghancurkan dan melemahkan organisasi-organisasi yang melindungi kepentingan rakyat. Jadi, anggota pasukan keamanan perlu bersatu,” kata Min.
Dia menegaskan kembali bahwa militer telah merebut kekuasaan karena pemilu tahun 2020 dirusak oleh penipuan, dengan hampir 30 persen surat suara tidak sah. Partai Aung San Suu Kyi, yang menang telak dalam pemungutan suara tersebut, membantah tuduhan tersebut.
Suu Kyi saat ini mendekam di penjara dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas berbagai tuduhan pelanggaran.
Min Aung Hlaing mengatakan pemilu berikutnya, yang tidak disebutkan waktunya, akan diselenggarakan di bawah sistem perwakilan proporsional campuran yang akan lebih inklusif.
Dalam sebuah pernyataan untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata, Menteri Indo-Pasifik Inggris, Anne-Marie Trevelyan, mengatakan masyarakat menderita tindakan kekerasan yang mengerikan di tangan rezim militer.
“Mereka mengecam keras kekejaman yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh militer,” tutur Kedutaan Besar Kanada. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
