"Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan di dalam implementasi 5 Point of Consensus ASEAN oleh Myanmar," kata Menlu Retno dalam pernyataan pers bersama di Jakarta, Senin, 18 Oktober 2021.
Hal ini disampaikan kedua negara dalam pertemuan darurat Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas implementasi 5 poin konsensus tersebut pada Jumat, 15 Oktober kemarin.
"Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respons yang baik dari militer Myanmar," lanjutnya.
Karenanya, kata Retno, dengan pertimbangan menghormati prinsip non-interferensi dan pentingnya menghormati prinsip lain di dalam Piagam ASEAN, maka untuk KTT ASEAN mendatang, hanya akan mengundang wakil pada level non-politis.
Adapun prinsip Piagam ASEAN antara lain, demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional. Keputusan ini juga diambil untuk memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.
Baca: ASEAN Tak Undang Junta Myanmar ke KTT, Langkah Tepat atau Sebaliknya?
"Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat," serunya.
Meski demikian, lanjut Retno, keputusan tersebut tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan. Menurutnya, rakyat Myanmar berhak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan.
"Safety and wellbeing rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia," serunya.
Jumat lalu, usai pertemuan darurat, Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN 2021 menyampaikan keputusan bahwa ASEAN tidak akan mengundang junta Myanmar dalam KTT ASEAN mendatang.
Pertemuan darurat pada Jumat lalu diadakan untuk mengatasi kegagalan junta Myanmar mematuhi lima poin yang ditetapkan bersama dengan ASEAN pada April lalu. Poin tersebut bertujuan untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan pemimpin sipil sebelumnya.
"Karena tidak ada kemajuan yang cukup, serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata Brunei dalam pernyataan mereka.
Pernyataan itu tidak menyebut secara spesifik pemimpin junta Min Aung Hlaing, atau menyebut nama tokoh non-politik yang akan diundang untuk menggantikannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
