Hal ini ia sampaikan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi semalam.
"Menlu Blinken dan Menlu Retno membahas prioritas ASEAN Indonesia untuk tahun 2023, termasuk pendekatan ASEAN dalam mengatasi krisis di Burma serta langkah selanjutnya untuk proses aksesi Timor-Leste ke ASEAN," ujar juru bicara Kemenlu AS Ned Price, dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Jumat, 16 Februari 2023.
Dalam keterangan tersebut, Blinken menekankan peran ASEAN dalam membentuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ia juga menyoroti kerja sama dengan ASEAN sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan keamanan.
"Menlu Blinken dan Menlu Retno juga membahas Kemitraan Strategis AS-Indonesia, sejumlah inisiatif baru di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment, atau PGII), dan partisipasi Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, atau IPEF)," sambung keterangan itu.
Dalam percakapan tersebut, Blinken juga menyampaikan keprihatinan AS terkait ketentuan tertentu dalam undang-undang hukum pidana baru Indonesia (KUHP). Hal serupa juga pernah disampaikan Dubes AS untuk Indonesia Sung Kim saat KUHP disahkan.
Dubes Sung Kim mengkritisi pasal-pasal moralitas yang ada di sana.
"Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga orang dewasa yang saling setuju dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, mengkriminalisasi keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan. Hal ini menentukan mereka akan berinvestasi di Indonesia atau tidak.
"Hasilnya dapat mengakibatkan berkurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan," imbuh dia.
Baca juga: Indonesia Akan Jadi Tuan Rumah Negosiasi Kerja Sama Ekonomi AS di Indo-Pasifik
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
