Kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini cukup menantang, dengan adanya harapan dunia internasional terkait penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Pelapor Khusus PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews mengatakan, ia melihat Indonesia dan ASEAN sebagai pemimpin dalam menyelesaikan krisis Myanmar.
"Ada dua situasi yang berbeda saat berbicara tentang ASEAN dan krisis di Myanmar, pertama adalah kenyataan bahwa rakyat Myanmar yang menghadapi serangan dari pasukan junta setiap hari dan kondisinya makin memburuk," ujar Andrews dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023.
Hal kedua, sambung dia, perlu upaya perbaikan yang dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun.
"Rakyat Myanmar tidak memiliki waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, bahkan mungkin hanya dalam hitungan hari untuk meminta pertanggungjawaban junta," sambungnya.
Indonesia, ujar Andrews, dipandang PBB sebagai negara yang memiliki peran sentral dalam mengatasi krisis di Myanmar. Karenanya, saat kudeta terjadi di Myanmar, PBB mengapresiasi Indonesia yang segera menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar prinsip demokrasi dan hukum konstitusional ditegakkan.
Andrews mencatat pidato Presiden Joko Widodo yang mengatakan, situasi di Myanmar tidak bisa diterima.
Dalam jumpa pers ini, Andrews mengatakan, sangat prihatin dengan partisipasi Myanmar yang terus berlanjut dalam pertemuan-pertemuan formal pertahanan ASEAN.
Ia mendukung ASEAN tidak mengizinkan perwakilan politik Myanmar untuk hadir dalam pertemuan resmi.
"Junta tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan ASEAN manapun. Setidaknya, ASEAN tidak boleh mengizinkan personel militer Myanmar untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini atau pertemuan lainnya," tegasnya.
"Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, berdama negara-negara ASEAN lainnya dan tidak hadir jika undanhan ke junta militer tidak dibatalkan," ujarnya.
Ia menilai tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN, tetapi melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar.
Baca juga: Pakar PBB: ASEAN Harus Minta Pertanggungjawaban Junta Myanmar
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
