Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar Konsulat Republik Indonesia Tawau yang menggelar ajang kompetisi seni bagi anak Pekerja Migran Indonesia dan mengenai resolusi lingkungan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).
Berikut selengkapnya:
1. PM Lee Sebut 'New Normal' Singapura 3 Hingga 6 Bulan Lagi
Kementerian Kesehatan Singapura memprediksi lonjakan infeksi harian ini masih akan berlanjut hingga beberapa pekan ke depan. Namun seiring berjalannya waktu, ucap Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Singapura menjadi semakin kuat dan siap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.
"Masa New Normal di Singapura kemungkinan bisa tercapai antara 3 hingga 6 bulan lagi," kata PM Lee.
Angka kasus harian Covid-19 di Singapura bertahan di atas 3.000 selama empat hari berturut-turut, dan sekitar 1.000 sejak pertengahan September.
Meski hampir semua kasusnya adalah gejala ringan dan tanpa gejala (asimtomatik), Singapura mencatat sejumlah kematian akibat Covid-19 selama 19 hari berturut-turut.
Apa lagi yang dikatakan PM Lee mengenai situasi Covid-19 di Singapura? Cek selengkapnya di sini.
2. KRI Tawau Gelar Ajang Apresiasi Seni Anak Pekerja Migran Indonesia
KRI Tawau bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur kembali menggelar kegiatan perlombaan A?presiasi Prestasi dan Seni (APSI) tahun 2021 pada 6 Oktober. APSI merupakan ajang kompetisi antar pelajar CLC tingkat Sekolah Dasar di bidang akademik dan seni di wilayah kerja Konsulat RI Tawau.
Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, rangkaian kegiatan APSI kali ini seluruhnya dilakukan secara daring.
Kegiatan APSI tahun ini merupakan yang ke-8, setelah pada 2020 sempat tidak terlaksana dikarenakan pandemi. Kegiatan ini diikuti 355 orang peserta pelajar dari 31 CLC yang kebanyakan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam APSI tahun ini? Cek selengkapnya di sini.
3. PBB Deklarasikan Akses Lingkungan Bersih sebagai Hak Asasi Manusia
Dewan HAM PBB mendeklarasikan akses mendapat lingkungan bersih dan sehat sebagai sebuah bagian dari HAM. Deklarasi ini secara formal menambah 'amunisi' PBB dalam perang melawan perubahan iklim dan dampak buruknya.
Pemungutan suara resolusi di Dewan HAM ini ini mendapat banyak dukungan, meski sempat menerima kritik dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
Pertama kali didiskusikan di era 1990-an, resolusi terbaru Dewan HAM PBB ini tidak mengikat secara hukum, namun berpotensi membentuk standar global.
Apa kata Dewan HAM PBB mengenai resolusi lingkungan ini? Cek selengkapnya di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
