Retno menuturkan ada tiga pesan yang ingin dibawa Indonesia melalui tema ini pada keketuaan yang akan diperoleh pada Agustus mendatang.
"Pertama, menyatukan DK PBB dengan menjembatani kepentingan negara-negara besar dan mengembangkan dialog untuk secara kolektif memitigasi covid-19 yang menimbulkan tantangan bagi perdamaian dan keamanan internasional," tuturnya dalam jumpa pers virtual, Kamis, 16 Juli 2020.
Pesan kedua, yakni memajukan perdamaian yang berkelanjutan dalam pasca pandemi. Retno menegaskan, tidak hanya dalam pemulihan ekonomi, namun juga untuk memastikan sinergi antara perdamaian dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).
Sedangkan pesan ketiga yakni memajukan upaya global untuk mengatasi tantangan keamanan yang muncul selama pandemi, khususnya keamanan dunia maya, dan terorisme yang menyerang infrastruktur kesehatan.
Selain itu, kata Retno, selama keketuaan Indonesia nanti, akan ada 14 pertemuan terkait dengan situasi dan isu saat ini. Beberapa isu yang dibahas antara lain masalah Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Guinea Bessau, dan juga laporan strategis mengenai Islamic State (ISIS).
Beberapa kegiatan sesuai tema juga akan dilakukan Indonesia selama keketuaan, seperti pertemuan mengenai pandemi dan mempertahankan perdamaian, pertemuan yang berkaitan dengan perang melawan terorisme dan kejahatan terorganisir, serta agenda sampingan mengenai ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur sipil.
"Pada masalah Palestina, Indonesia akan secara konsisten memberi dukungan dan mengajak komunitas internasional untuk mengatasi ancaman aneksasi Israel di wilayah Palestina," kata Retno.
Selain itu, imbuhnya, Indonesia juga akan mengatur pertemuan untuk mendengarkan laporan strategis Sekretaris Jenderal PBB mengenai ISIS. Pertemuan ini, kata dia, merupakan yang terbesar membahas perang melawan terorisme di DK PBB.
"Selama masa kepresidenan, Indonesia akan memulai rancangan dokumen DK PBB mengenai pemberantasan terorisme dalam penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang disebut juga dengan PRR," ungkapnya.
Ini kali kedua Indonesia menjadi presiden DK PBB selama periode keanggotaan 2019-2020. Di keketuaan pertama, pada Juni 2019, Indonesia mengambil tema 'Investing in Peace'.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
