Indonesian Civil Society Forum (ICSF) mempertemukan 250 peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia. Foto: Medcom.id
Indonesian Civil Society Forum (ICSF) mempertemukan 250 peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia. Foto: Medcom.id

USAID dan Indonesia Kolaborasi Adakan ICSF Membangun Masyarakat Sipil 

Medcom • 14 Juni 2023 13:07
Jakarta: Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera untuk menyelenggarakan Indonesian Civil Society Forum (ICSF) yang keempat.
 
Berbeda dengan tahun sebelumnya, ICSF 2023 mengangkat tema “Mempertahankan Masyarakat Sipil di Indonesia: Ruang Sipil, Kapasitas, dan Keberlanjutan.” Acara ini mempertemukan 250 peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia, pemerintah Indonesia, akademisi, dan mitra pembangunan untuk membahas dan merencanakan kerja sama dalam memajukan demokrasi inklusif di Indonesia.
 
Tak hanya itu, forum tersebut juga menjadi wadah yang tepat bagi sektor masyarakat sipil untuk mengekspresikan pendapat mereka sehingga dapat lebih memahami perspektif masing-masing. Selain itu, ICSF juga membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk membahas peran masing-masing dalam memajukan reformasi demokrasi di Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam memajukan demokrasi yang inklusif. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam membangun dan mempertahankan masyarakat Indonesia yang beragam dan toleran. 
 
Sebagai pendukung kuat masyarakat sipil Indonesia, USAID membantu kapasitas kelembagaan dan keberlangsungan finansial untuk mempromosikan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. 
 
“Amerika Serikat berkomitmen mendukung upaya Indonesia untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif,” kata Cohen dalam konferensi pers ICSF 2023 di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023. 
 
Lebih lanjut, ICSF juga hadir untuk memastikan suara kelompok terpinggirkan bisa terwakili dalam kebijakan publik. Menurut Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, negara tanpa pengawasan rakyat dan kritik tidak dapat disebut sebagai demokrasi. 
 
“Kekuasaan tanpa pengawasan dan kritik bukanlah demokrasi. Karena demokrasi adalah pertanggungjawaban kepada rakyat,” ujar Bivitri. 
 
“Oleh karena itu, kebebasan berbicara adalah syarat mutlak bagi demokrasi dan tidak boleh dikurangi,” pungkas dia. (Arfinna Erliencani)
 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan