Protes antipemerintah di Thailand picu penerapan status darurat. Foto: Mediacorp
Protes antipemerintah di Thailand picu penerapan status darurat. Foto: Mediacorp

Hadapi Protes, Pemerintah Thailand Umumkan Status Keadaan Darurat

Internasional politik thailand raja thailand Protes Thailand
Fajar Nugraha • 15 Oktober 2020 07:24
Bangkok: Pemerintah Thailand mengumumkan dekrit darurat pada Kamis 15 Oktober 2020 untuk menangani pengunjuk rasa di Bangkok. Para pedemo telah mendirikan kemah di luar kantor perdana menteri dan menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.
 
Baca: Ratusan Demonstran Thailand Teriaki Rombongan Mobil Raja.
 
Para pengunjuk rasa menyerukan penggulingan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, dan mendesak konstitusi baru. Mereka juga menyerukan reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena tampaknya banyak kelompok orang telah mengundang dan menghasut pertemuan publik ilegal di Bangkok dan bertindak menghalang-halangi iring-iringan mobil kerajaan dan melakukan tindakan keras yang mempengaruhi keamanan nasional,” pernyataan pemerintah Thailand, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis 15 Oktober 2020.
 
“Sangat penting untuk menerapkan tindakan segera untuk mengakhiri ini secara efektif dan segera. Ini dilakukan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," imbuh pengumuman pemerintah.
 
Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengadakan demonstrasi besar-besaran di Monumen Demokrasi di Bangkok pada Rabu 14 Oktober 2020. Mereka bersikeras untuk pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, perubahan konstitusi dan reformasi monarki.
 
Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 8.00 pagi setelah tiba-tiba mengubah rencana pada dini Rabu, melanjutkan protes yang semula direncanakan pada pukul 2.00 siang.
 
“Sumber melaporkan bahwa ada kelompok yang mencoba menguasai area dan perimeter, sebelum waktu unjuk rasa sebelumnya. Kelompok itu bermaksud untuk menghalangi demonstrasi rakyat,” demikian pernyataan yang dikeluarkan para demonstran.
 
“Oleh karena itu, demonstrasi rakyat harus mengubah jadwal dari pukul 14.00 (13 Oktober) menjadi pukul 08.00 pada 14 Oktober, karena kita harus menguasai kawasan Monumen Demokrasi terlebih dahulu dan terutama,” tegas demonstran.
 
Pengunjuk rasa berhasil menduduki daerah itu pada Rabu pagi. Rantai manusia dibentuk untuk menjaga panggung bergerak mereka ketika kelompok pendukung pro-pemerintah dan royalis kemeja kuning turun ke jalan di daerah yang sama.
 
Kuning dikaitkan dengan monarki di Thailand. Sejumlah petugas keamanan juga termasuk di antara kaus kuning itu.
 
Dipimpin oleh kaum muda, beberapa orang mengatakan unjuk rasa bisa menjadi momen penting bagi politik Thailand setelah kudeta pada tahun 2014 oleh Prayut. Panglima militer dan perdana menteri saat ini akan mengendalikan Thailand selama lima tahun, sebelum pemilihan pada 2019 melantik partai politiknya ke pemerintahan.
 
Demonstrasi tersebut didorong oleh koalisi kelompok pemuda dari seluruh negeri, yang secara kolektif dikenal sebagai Partai Rakyat. Nama tersebut merupakan rujukan simbolis kepada sekelompok revolusioner di balik transisi Thailand dari monarki absolut ke monarki konstitusional pada 1932.
 
Demonstrasi oleh Partai Rakyat terjadi setelah sesi parlemen pada 24 September, ketika anggota parlemen memutuskan untuk tidak memberikan suara pada enam proposal untuk amandemen piagam yang diajukan oleh koalisi yang berkuasa dan partai oposisi. Sebagai gantinya, sebuah komite dibentuk untuk mempelajari proposal selama satu bulan terlebih dahulu.
 
Langkah tersebut dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk menunda perubahan konstitusi meskipun ada tekanan dari publik selama berbulan-bulan.

 
(OGI)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif