Pertemuan antara lain membahas implementasi dari Rencana Aksi (Plan of Action) 2018-2022 dan bagaimana langkah maju agar negara-negara pemilik senjata nuklir dapat menandatangani Traktat tersebut.
Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan menyampaikan bahwa ancaman nuklir bukan merupakan hal yang mustahil mempertimbangkan situasi dunia saat ini.
“Tidak ada satu pun dari negara ASEAN yang menginginkan bahwa ancaman tersebut akan terjadi di Kawasan Asia Tenggara," kata Menlu Retno pada pertemuan itu, dilansir keterangan Kementerian Luar Negeri, Selasa 2 Agustus 2022.
Lebih lanjut Menlu mengatakan bahwa dialog dengan negara-negara pemilik senjata nuklir merupakan satu-satunya langkah yang harus diambil.
Dalam pertemuan, para Menlu ASEAN sebagai Komisi SEANWFZ juga menyepakati memperpanjang Rencana Aksi (Plan of Action) implementasi SEANWFZ Treaty untuk periode 2023-2027. Rencana aksi tersebut memperkuat komitmen kawasan untuk sepenuhnya terbebas dari senjata nuklir serta upaya penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
Dalam PoA tersebut, ASEAN terus memprioritaskan agar negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol SEANWFZ Treaty. Untuk itu, Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan di antara ASEAN dan negara pemilik senjata nuklir dapat segera dimulai kembali.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 berkomitmen untuk memfasilitasi negosiasi tersebut guna mencari solusi bersama. ASEAN diharapkan dapat kembali mencerminkan kesatuan melalui disepakatinya Biennial Resolution on SEANWFZ Treaty di sidang Majelis Umum PBB pada tahun 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
