Myanmar terjebak dalam siklus kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Junta militer menahan Aung San Suu Kyi dan ribuan aktivis lain, dan kemudian meluncurkan tindakan keras terhadap masyarakat yang menentang kudeta.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah insiden paling berdarah terjadi di Myanmar, dengan angka kematian mencapai puluhan orang.
Kamboja, sebagai ketua ASEAN tahun ini, menyinggung mengenai pengeboman di penjara terbesar Myanmar, konflik di Negara Bagian Karen, serta serangan udara di Kachin pada Minggu kemarin, yang dilaporkan telah menewaskan setidaknya 80 orang.
Baca: Parah! Serangan Udara Myanmar Disebut-sebut Tewaskan 80 Warga Kachin
"Kami sangat sedih dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan besar yang dialami rakyat biasa di Myanmar," kata pernyataan Kamboja sebagai ketua ASEAN, dilansir dari AFP, Rabu, 26 Oktober 2022.
Pemerintah Kamboja mengatakan, rentetan aksi kekerasan tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan, tetapi juga merusak upaya menerapkan "Lima Poin Konsensus" yang disepakati antara ASEAN dan junta tahun lalu.
"Oleh karena itu, kami sangat mendesak untuk adanya langkah menahan diri dan menghentikan kekerasan," kata pernyataan itu, menyerukan semua pihak bertikai untuk melakukan dialog.
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membawa perdamaian ke Myanmar. Tetapi hingga kini junta Myanmar tidak berbuat banyak dalam menerapkan 'Lima Poin Konsensus,' yang salah satu isinya adalah komitmen menghentikan kekerasan.
"Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu besok untuk membahas krisis tersebut," kata Kamboja.
Dalam sebuah surat terbuka, setidaknya 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar telah menyerukan para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan junta. Sebagai gantinya, mereka meminta ASEAN bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
