Jenderal tersebut menghadiri pertemuan tingkat tinggi pada Sabtu 25 April dengan para pemimpin dari 10 negara ASEAN untuk membahas krisis yang memuncak di Myanmar.
Baca: ASEAN Sepakati 5 Poin Konsensus Terkait Myanmar.
Sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari, Myanmar berada dalam keributan - dengan protes hampir setiap hari dan boikot nasional terhadap pekerjaan di semua sektor masyarakat yang dilakukan untuk menuntut kembali ke demokrasi.
Pasukan keamanan telah mengerahkan peluru tajam untuk memadamkan pemberontakan. Menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), tindakan kekerasan pihak keamanan telah menewaskan lebih dari 740 orang dalam tindakan keras brutal.
Pertemuan ASEAN menghasilkan konsensus bahwa harus ada "penghentian segera kekerasan di Myanmar”. Konsensus juga menyebutkan, ASEAN akan mengirim utusan khusus untuk "memfasilitasi mediasi" antara semua pihak, dan perwakilan ini akan dapat melakukan perjalanan ke Myanmar.
Tetapi untuk isu pembebasan semua tahanan politik, konsensus itu tidak menyebutkannya.
Seorang juru bicara dari pemerintah bayangan -,yang dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Goverment/NUG),- pada Sabtu mengatakan pernyataan ASEAN adalah berita yang menggembirakan.
"Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini," kata Dr Sasa, menteri kerja sama internasional Pemerintah Persatuan Nasional, yang saat ini bersembunyi dengan yang lain. dari sesama anggota parlemen.
Anggota parlemen -,yang sebagian besar adalah bagian dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi,- dicari karena pengkhianatan tingkat tinggi oleh junta.
Semalam, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, pihaknya akan terus menyerukan pembebasan tahanan politik di Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
