Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi. (AFP)
Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi. (AFP)

Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara atas 4 Kasus Korupsi

Willy Haryono • 15 Agustus 2022 21:09
Naypyidaw: Pengadilan Myanmar di bawah kekuasaan junta militer menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada pemimpin sipil yang terguling, Aung San Suu Kyi, untuk empat kasus korupsi.
 
Sejak terjadinya kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, Suu Kyi dihantam setidaknya 18 dakwaan, yang jika semuanya dinyatakan terbukti bersalah dapat berujung pada akumulasi vonis hampir 190 tahun penjara. Suu Kyi berulang kali menyebut semua dakwaan tersebut absurd.
 
Dikutip dari India Today, Senin, 15 Agustus 2022, Suu Kyi dinyatakan bersalah atas penyelewengan dana Yayasan Daw Khin Kyi untuk membangun sebuah rumah. Ia juga dinyatakan bersalah atas penyewaan lahan pemerintah dalam nominal yang sudah dipangkas dari harga normal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suu Kyi, yang sedang ditahan di sebuah lokasi di Naypyidaw, sudah dijatuhi vonis 11 tahun penjara dalam beberapa kasus.
 
Tahun lalu, militer Myanmar melakukan kudeta dengan alasan adanya kecurangan dalam pemilihan umum. Aksi unjuk rasa menentang kudeta pun meletus, yang direspons junta dengan aksi kekerasan.
 
Puluhan ribu orang di Myanmar telah dipenjara atau disiksa, dipukuli dan bahkan dibunuh sejak terjadinya kudeta. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut apa yang dilakukan junta dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
 
Komunitas internasional telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap junta Myanmar, dan melabeli peradilan Suu Kyi hanya bersifat omong kosong.
 
"(Peradilan) itu merupakan serangan masif terhadap hak-hak Suu Kyi, dan merupakan bagian dari kampanye mengubur Suu Kyi dan partai NLD selamanya," tutur Phil Robertson, deputi direktur Asia di Human Rights Watch (HRW). NLD merujuk pada partai milik Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.
 
Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, tidak dapat dihubungi Senin ini. Sebelumnya, junta Myanmar mengatakan bahwa Suu Kyi diadili secara adil dan menyebut gelombang kritik dari komunitas internasional sebagai sebuah intervensi urusan dalam negeri.
 
Baca:  Myanmar Perpanjang Status Darurat hingga Februari 2023
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif