Dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, isu pelindungan ABK migran menjadi komitmen bersama negara anggota ASEAN. Ini merupakan salah satu terobosan di masa Keketuaan Indonesia, mengingat kerja sama ASEAN telah cukup lama vakum dalam isu pelindungan ABK migran.
Forum Konsultasi AICHR menyoroti kerentanan ABK migran asal ASEAN terhadap praktek kekerasan di lingkungan pekerjaan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Faktor isolasi dan jurisdiksi telah menempatkan ABK migran sebagai pekerjaan “3D” (Dirty, Dangerous and Difficult)," demikian dikutip dari pernyataan Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 28 Juni 2023.
Forum tersebut menggarisbawahi sulitnya pengawasan pemenuhan hak-hak ABK saat berada di tengah laut. Belum lagi, sistem hukum internasional yang tidak jarang tumpang tindih.
"Meski risiko pekerjaan tinggi, nyatanya, jumlah awak kapal perikanan migran asal ASEAN cukup tinggi," lanjut pernyataan itu.
Data ILO tahun 2022 menunjukkan, ABK migran asal ASEAN yang bekerja di kapal berbendera Jepang, Korea Selatan dan Taiwan mencapai 125 ribu.
"Melalui Deklarasi ASEAN terkait Penempatan dan Pelindungan ABK migran, kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan untuk memberikan pelindungan yang lebih baik terhadap awak kapal perikanan migran," lanjut pernyataan tersebut.
Pernyataan itu menambahkan, ke depannya ASEAN perlu melakukan harmonisasi peraturan pelindungan, serta penyusunan mekanisme pengaduan dan pelindungan bagi korban kekerasan/TPPO ABK.
"Hal ini dapat menjadi awal konkret dalam mengimplementasikan Deklarasi yang telah menjadi komitmen para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia," pungkas mereka.
Baca juga: 447 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia Sektor Kelautan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
