"Pengamat akan bertugas memantau evakuasi dan melaporkan perlindungan warga sipil," kata para diplomat seperti dilansir AFP, Minggu (18/12/2016).
DK PBB akan bertemu pada pukul 11:00 waktu setempat guna memutuskan rancangan resolusi, meskipun mendapat perlawanan dari Rusia, sekutu Suriah, dan pemegang hak veto anggota Dewan Keamanan.
Prancis mengedarkan rancangan naskah pada Jumat 16 Desember, menyatakan bahwa DK PBB harus "khawatir" dengan krisis kemanusiaan yang memburuk di Aleppo, dan "puluhan ribu penduduk yang terkepung" membutuhkan bantuan dan evakuasi.
Ribuan warga sipil yang terperangkap dan pejuang oposisi terakhir yang tersisa di Aleppo sedang menunggu berlajutnya evakuasi pada Sabtu 16 Desember, sehari setelah operasi ditangguhkan pemerintah Suriah.
Pasukan Suriah pekan ini bergerak buat menguasai penuh kawasan timur kota, yang telah diduduki pejuang oposisi sejak 2012.
Duta Besar Prancis Francois Delattre mengatakan kehadiran pengamat internasional akan mencegah Aleppo berubah menjadi seperti Srebrenica, di mana ribuan orang Bosnia dan bocah laki-laki dibantai pada 1995 ketika kota itu jatuh ke tangan pasukan Serbia Bosnia selama perang Balkan.
"Tujuan kami melalui resolusi adalah untuk menghindari terulangnya (peristiwa) Srebrenica," kata Delattre kepada AFP.
Rancangan resolusi akan meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon secepatnya menerjunkan staf kemanusiaan PBB yang sudah di Suriah ke Aleppo "untuk mengadakan pemantauan memadai, netral, melakukan observasi langsung, dan melaporkan evakuasi di daerah yang terkepung di Aleppo serta melindungi warga sipil dalam kota Aleppo," menurut sebuah salinan teks yang diperoleh AFP.
Ban juga akan memastikan penyebaran staf berlanjut, dan menuntut pemerintah Suriah memberikan akses ke tim pengamat.
Sekjen PBB akan melaporkan kepada dewan dalam waktu lima hari apakah akses telah diberikan oleh pemerintah Suriah, yang sudah berulang kali memblokade akses PBB selama perang saudara yang sudah mau memasuki tahun keenam.
.jpg)
Sekjen PBB Ban Ki-moon. (Foto: AFP)
Lindungi Rumah Sakit
Evakuasi diharapkan berlanjut di bawah kesepakatan baru yang akan memungkinkan warga sipil dan pejuang di kota-kota yang terkepung lain untuk pergi.
Rancangan resolusi akan berusaha memastikan evakuasi "secara suka rela, aman, dan terlindung atas semua warga sipil" di Aleppo dan daerah lainnya di bawah pengawasan dan koordinasi PBB, dengan prioritas korban luka dan rentan.
Upaya ini menuntut perlindungan terhadap semua dokter, tenaga medis, rumah sakit, dan ambulans menyusul laporan bahwa pasukan Suriah telah mengebom semua fasilitas medis di Aleppo.
Kerangka resolusi juga secara khusus menyebutkan kebutuhan melindungi rumah sakit perbatasan Atmeh, Darkoush, Bab al-Hawa, dan Bab al-Salamah, di mana banyak dari para pengungsi akan ditangani.
Dewan juga akan menuntut bantuan kemanusiaan mendesak dapat mencapai Aleppo, yang telah dikepung sejak Juli. Duta Besar AS Samantha Power mengatakan pengamat di lokasi akan "hadir memberi perlindungan."
Tapi Dubes Rusia Vitaly Churkin mengklaim telah menemukan unsur-unsur yang patut dipertanyakan dari kerangka resolusi, termasuk apakah pengamat bisa cepat didistribusikan.
Ban mendesak Suriah melanjutkan evakuasi dan memungkinkan warga sipil untuk meninggalkan lokasi dengan aman. "Aleppo sekarang menjadi sinonim untuk neraka," pungkas Ban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
