Resolusi itu merupakan teguran keras dua pihak terhadap Trump yang mengambil langkah bersejarah guna membatasi kekuasaan presiden dalam perang. Langkah pembatasan itu ia kutuk dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan hak veto-nya.
"Resolusi ini adalah upaya berbahaya yang tidak perlu buat melemahkan otoritas konstitusional saya, membahayakan kehidupan warga Amerika dan anggota pasukan yang berani, baik hari ini dan di masa depan," kata Trump, dilansir dari laman AFP, Rabu 17 April 2019.
Veto itu adalah yang kedua dari kepresidenannya, setelah dia mengesampingkan resolusi kongres yang bertujuan untuk membalikkan keadaan darurat perbatasan yang dia nyatakan guna mendapat lebih banyak dana bagi pembangunan tembok antara AS-Meksiko pada Maret.
Memveto tindakan itu adalah "lampu hijau yang efektif buat strategi perang yang telah menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia untuk terus berlanjut," kata presiden dan CEO Komite Penyelamatan Internasional David Miliband.
"Yaman berada pada titik puncak dengan 10 juta orang di ambang kelaparan. Ada sebanyak 100 korban sipil per pekan, dan warga Yaman lebih mungkin terbunuh di rumah daripada di bangunan lain," bubuhnya.
Trump berpendapat bahwa dukungan AS di perang berdarah antara pemerintah Yaman yang didukung Saudi dan pemberontak Huthi yang sejalan dengan Iran diperlukan demi berbagai alasan, "pertama dan terutama" guna "melindungi keselamatan lebih dari 80.000 orang Amerika yang tinggal di negara koalisi tertentu."
“Negara-negara ini telah menjadi sasaran serangan Houthi dari Yaman," katanya, merujuk pada serangan pesawat tak berawak dan rudal yang diklaim oleh koalisi pimpinan Arab Saudi telah dicegat sama sekali.
Presiden juga mengatakan resolusi itu akan "membahayakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat" dan "merusak hubungan bilateral kita."
"Secara negatif mempengaruhi upaya kami yang berkelanjutan demi mencegah korban sipil dan mencegah penyebaran organisasi teroris seperti Al-Qaeda di Semenanjung Arab dan ISIS, dan memberanikan kegiatan fitnah Iran di Yaman," kata Trump, merujuk pada dua kelompok militan Muslim Sunni.
Resolusi itu, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat AS awal bulan ini dan Senat pada Maret, adalah tonggak bersejarah. Karena ini kali pertama dalam sejarah bahwa suatu langkah yang menyerukan Resolusi Kekuatan Perang 1973 mencapai meja presiden.
Demokrat berpendapat bahwa keterlibatan AS dalam konflik Yaman -- melalui berbagi laporan intelijen, dukungan logistik, dan pengisian bahan bakar udara yang sekarang dihentikan -- tidak konstitusional tanpa otoritas kongres.
Ketua DPR Nancy Pelosi -- politisi Demokrat paling senior di negara itu -- membidik veto Trump dalam serangkaian tweet pada Selasa.
"Konflik di Yaman adalah krisis kemanusiaan yang mengerikan yang menantang hati nurani seluruh dunia," tulis Pelosi. "Namun Presiden telah secara sinis memilih untuk menentang pemilihan dua partai, dua partai dari Kongres dan melanggengkan keterlibatan memalukan Amerika dalam krisis yang memilukan ini,” imbuhnya.
Senator Bernie Sanders, penulis utama resolusi Yaman dan kandidat presiden dari Partai Demokrat 2020, mengatakan bahwa "rakyat Yaman sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, bukan lebih banyak bom."
Kritik terhadap intervensi memperingatkan bahwa pasukan Saudi kemungkinan menggunakan senjata AS untuk melakukan kekejaman dalam perang empat tahun.
Sekitar 10.000 orang telah tewas di Yaman selama empat tahun terakhir, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, meskipun berbagai kelompok hak asasi mengatakan jumlah korban bisa lima kali lebih tinggi.
Baik aliansi yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak Huthi telah dituduh melakukan tindakan yang bisa dianggap sebagai kejahatan perang, sementara koalisi telah dimasukkan daftar hitam oleh PBB karena membunuh dan melukai anak-anak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
