Vietnam telah meminta komite untuk memberikan pengecualian kepada para pejabat senior Korut yang berada di dalam daftar hitam sanksi PBB untuk memungkinkan mereka hadir di KTT Hanoi pada 27-28 Februari 2019.
Sejumlah diplomat Korut memang masuk ke dalam daftar hitam yang melarang mereka melakukan perjalanan luar negeri dan melarang pemerintah negara mana pun untuk memberi mereka visa untuk masuk.
Dilansir dari AFP, Kamis 21 Februari 2019, PBB telah menerima permintaan Vietnam untuk pembebasan penuh para diplomat Korut masuk ke Hanoi dan tidak ada satu pun anggota DK PBB yang keberatan.
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un dijadwalkan akan bertemu di Hanoi, pekan depan. Pembicaraan utama disinyalir masih menyangkut upaya denuklirisasi.
Diperkirakan juga, Korut akan meminta pembebasan sanksi ekonomi kepada AS yang selama ini menjeratnya. Pembebasan sanksi ekonomi ini sebagai balasan Korut mau melakukan denuklirisasi.
Dipimpin AS, DK PBB telah mengadopsi serangkaian resolusi sanksi yang melarang penjualan impor Korut seperti batu bara dan membatasi pasokan minyak.
Korut bersikeras, pelonggaran sanksi ekonomi akan membangun kepercayaan di sepanjang jalan menuju denuklirisasi yang juga didukung oleh Tiongkok dan Rusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
