Mahkamah Konstitusional Guatemala menunda perintah deportasi terhadap Ivan Velasquez, yang mendukung penyelidikan atas penyimpangan dana dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2015.
Morales menuduh Velasquez mencampuri masalah dalam negeri. Perintah deportasi telah dikritik secara internasional.
PBB sudah mendukung seruan agar menghapus kekebalan hukum Morales, sehingga dia dapat diselidiki.
Presiden mengumumkan keputusannya pada Minggu 27 Agustus, dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Ia mengumumkan pejabat asal Kolombia tersebut, yang telah berada di posnya sejak September 2013, sebagai persona non grata atau orang yang kehadirannya tidak diharapkan.
MK Guatemala sejak awal menunda perintah presiden, dan sekarang telah memberikan dukungan penuh terhadap misi PBB.
Langkah Morales menciptakan sebuah krisis di negara itu. Setidaknya delapan pejabat tinggi pemerintah telah mengundurkan diri, dan dua lainya dipecat.
Ivan Velasquez. (Foto: AFP)
Krisis Politik
Dilansir BBC, Rabu 30 Agustus 2017, krisis juga memicu demonstrasi di jalanan. Para pendemo menyuarakan tuntutan pengunduran diri presiden.
Sebelumnya, kepala hak asasi manusia PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein, mengatakan bahwa dia terganggu oleh keputusan Morales. Sementara Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan perinta Morales sangat mengkhawatirkan.
Presiden Guatemala sekarang menghadapi kemungkinan untuk diselidiki lebih lanjut, atau bahkan dilucuti kekebalan hukumnya.
Misi PBB menjadi kunci dalam menggiring tuduhan suap terhadap presiden sebelumnya, Otto Perez Molina, yang saat ini dipenjara.
Morales adalah mantan aktor yang belum pernah menduduki jabatan publik sebelum menjadi presiden.
Dia mengejutkan kalangan politikus tradisional saat memenangkan pemilu 2015, dengan janji mengatasi korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
