Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York, PM Abe mengatakan bahwa perhitungan untuk menghadapi Korut sangat diperlukan.
"Tidak ada alternatif untuk mengatakan bahwa ancaman saat ini telah mencapai dimensi yang sama sekali berbeda dengan yang dahulu," kata Abe, seperti dikutip AFP, Kamis (22/9/2016).
"Ancaman terhadap masyarakat internasional menjadi semakin serius dan semua lebih realistis. Ini menuntut kita untuk mempunyai cara baru untuk mengatasi, dan harus berbeda dari yang kita terapkan kemarin," lanjutnya.
PM Abe tak merinci tindakan khusus untuk Korut, namun Jepang akan menggunakan kursi tidak tetapnya di Dewan Keamanan PBB untuk mengeksporasi cara baru hadapi Korut.
Uji coba nuklir kapal selam Korut/AFP
Korut, yang dianggap dunia adalah negara miskin, tak henti-hentinya meluncurkan uji coba nuklirnya selama tahun 2016. Terhitung, Korut sudah enam kali meluncurkan uji coba nuklir.
Salah satunya pada Agustus 2016 kemarin, di mana uji coba nuklir Korut sempat memasuki wilayah pertahanan udara Jepang. Rezim pemimpin Korut, Kim Jong-un tampaknya akan semakin meningkatkan kekuatan nuklirnya demi mendapat pengakuan bahwa Korut adalah negara nuklir.
Tak hanya Jepang, PBB, Tiongkok dan Amerika Serikat pun seakan frustasi dengan ulah Korut yang tak berhenti meluncurkan uji coba nuklirnya.
Bahkan, PBB dan AS sudah mengeluarkan sanksi berkali-kali kepada Korut, namun Korut seakan tak mengindahkan sanksi tersebut. Kini, Korut terancam sanksi baru yaitu sanksi Hak Asasi Manusia.
Korut diketahui mengirim ratusan ribu warga negaranya untuk bekerja di luar negeri di mana warga negaranya harus mengirimkan 90 persen penghasilannya untuk rezim Jong-un yang digunakan untuk mengembangkan program nuklir.
Menurut laporan, banyak warga negara Korut yang tewas di luar negeri karena bunuh diri, kelelahan karena terlalu keras bekerja maupun sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
