Skandal tersebut telah memicu dimulainya penyelidikan pemakzulan terhadap Trump, yang dinilai telah melanggar konstitusi karena menekan pemimpin asing demi kepentingan politik.
Permintaan kepada Gedung Putih disampaikan Demokrat melalui sebuah surat pemanggilan, yang ditujukan kepada kepala staf Mick Mulvaney. Komite penyelidikan pemakzulan Trump meminta Mulvaney untuk segera menyerahkan sejumlah dokumen terkait skandal Ukraina pada 18 Oktober mendatang.
Sebelumnya, komite juga telah melayangkan surat serupa kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan juga Wakil Presiden Mike Pence.
"Gedung Putih telah menolak -- atau bahkan merespons -- sejumlah permintaan untuk dokumen (skandal Ukraina)," ujar pernyataan komite intelijen dan urusan luar negeri DPR AS yang menyelidiki pemakzulan Trump.
"Setelah hampir satu bulan menghalang-halangi, sudah jelas bahwa Presiden (Trump) mencoba menutup-nutupi kasus ini," lanjutnya.
"Aksi dan langkah presiden membuat kami tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan surat panggilan ini," ungkap komite tersebut.
Sebelumnya, Trump menyebut upaya pemakzulan ini sebagai sebuah kudeta. Pernyataan Trump disampaikan saat Pompeo berusaha mencegah atau menunda kesaksian lima staf Kemenlu AS di hadapan komite intelijen.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi telah resmi memulai penyelidikan pemakzulan Trump pada akhir September. Dasar dari penyelidikan adalah dugaan pelanggaran konstitusi.
Adam Schiff, ketua komite intelijen DPR AS, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mendengarkan "testimoni utuh" dari sang pembocor rahasia skandal Ukraina. Schiff belum dapat menentukan tanggal pasti, namun ia memastikan kesaksian itu akan berlangsung setelah semua persiapan selesai dilakukan.
Upaya pemakzulan terhadap Trump ini adalah kali keempat yang dilakukan terhadap seorang presiden AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
