Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengklaim sanksi terbaru ini, yang diadopsi sebagai respons peluncuran misil Korut pada 29 November, merupakan level selanjutnya dari sanksi yang dijatuhkan pada September.
"Hari ini, kita bergerak lebih dalam lagi," tutur Haley, seperti dilansir CNN. Ia menegaskan PBB sudah berulang kali menawarkan pilihan kepada Pyongyang, namun rezim pimpinan Kim Jong-un itu lebih memilih jalur isolasi.
Memuji persatuan DK PBB dalam isu Korut, Haley menegaskan bahwa "kita akan terus mengawal pilihan rezim Kim dengan sanksi internasional."
Presiden AS Donald Trump mengapresiasi suara bulat DK PBB terkait isu Korut via tulisan di Twitter.
"DK PBB telah melakukan pemungutan suara 15-0 yang mendukung sanksi tambahan terhadap Korut. Dunia menginginkan perdamaian, bukan kematian," tulisnya.
Resolusi 2397 memangkas ekspor minyak dan beragam produknya ke Korut hingga 89 persen. Resolusi ini juga melarang ekspor sejumlah peralatan, mesin, kendaraan dan logam industri ke Korut.
Lewat resolusi ini, negara-negara yang menggunakan tenaga kerja asal Korut juga diwajibkan memulangkan mereka tidak kurang dari 24 jam usai resolusi ini diadopsi.
Bulan lalu, Trump meminta Presiden Tiongkok Xi Jinping memangkas pasokan minyak ke Korut.
Sejak September 2016, Korut telah melakukan sebuah uji coba nuklir -- yang merupakan kali keenam -- dan serangkaian peluncuran misil. Semua langkah tersebut dilarang di bawah sejumlah resolusi PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
