Dalam laporan yang telah dilihat kantor berita AFP, disebutkan bahwa sanksi ekonomi terhadap Korut "tidak efektif." Pyongyang disebut masih bisa mendapatkan pasokan minyak secara ilegal, menjual batu bara yang terlarang dalam ketentuan sanksi dan juga melanggar embargo senjata.
"Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) masih tetap menjalankan program nuklir dan misil balistik," sebut laporan tersebut, dengan menggunakan nama resmi Korut.
"Panel menemukan fakta bahwa DPRK menggunakan beberapa fasilitas sipil, termasuk bandara untuk merakit misil balistik dan melakukan uji coba agar terhindar dari kemungkinan adanya serangan," lanjutnya.
Laporan panel yang telah dikirim ke Dewan Keamanan PBB tersebut muncul saat Presiden AS Donald Trump bersiap bertemu pemimpin Korut Kim Jong-un untuk kali kedua pada bulan ini. Dalam KTT kedua, AS berharap dapat mencapai hasil konkret dalam melucuti program senjata Korut.
Pemerintahan Trump telah menjadi garda terdepan di PBB dalam menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Korut atas uji coba nuklir dan peluncuran misil pada 2017.
Namun berdasarkan laporan panel PBB, Korut masih melakukan pembelian ilegal minyak dan bahan bakar serta menjual batu bara via jaringan kapal-kapal di lautan. "Rangkaian pelanggaran ini membuat sanksi AS tidak efektif," kata laporan tersebut.
Pekan kemarin, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats menyebut jajaran petinggi Korut memandang senjata nuklir sebagai hal "krusial untuk keberlangsungan rezim."
Utusan Khusus AS untuk Korut Stephen Biegun dijadwalkan berkunjung ke Pyongyang Rabu ini untuk mendorong berlangsungnya KTT kedua antar Trump dan Kim. Kemungkinan pertemuan dua pemimpin akan berlangsung di Vietnam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
