Trofi Piala Dunia. (instagram FIFA)
Trofi Piala Dunia. (instagram FIFA)

Boikot Piala Dunia 2026, Cara Jitu Beri Efek Jera Donald Trump

Adri Prima • 18 Januari 2026 21:09
Jakarta: Wacana boikot Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat dinilai dapat menjadi bentuk tekanan politik paling ekstrem terhadap klaim Washington atas Greenland. Aksi boikot ini juga dianggap efektif memberi efek jera kepada presiden AS, Donald Trump.
 
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara kebijakan luar negeri blok Kristen Demokrat CDU/CSU, Jurgen Hardt, yang menilai boikot seharusnya ditempuh sebagai opsi terakhir untuk menarik perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait isu tersebut.
 
Dalam pernyataannya yang dikutip harian Bild, Hardt menilai Trump memiliki perhatian besar terhadap Piala Dunia. Karena itu, tekanan melalui ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak politik yang signifikan.
 
Baca juga:
Apa Istimewanya Greenland hingga Trump Ngotot Ingin Menguasainya?


Sebelumnya, media Yordania Roya News pada 10 Januari melaporkan hampir 17.000 penggemar sepak bola telah membatalkan tiket Piala Dunia. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari seruan boikot guna memprotes kebijakan Amerika Serikat. 
 

AS tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada


Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar secara bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini menjadi edisi pertama dengan format 48 tim dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, Amerika Serikat juga akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2028 di Los Angeles.
 
Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan Greenland seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat dengan alasan kepentingan keamanan nasional, termasuk untuk menghadapi pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik.
 
Namun, pemerintah Denmark bersama otoritas Greenland menolak tegas klaim tersebut dan meminta Amerika Serikat menghormati kedaulatan wilayah. Greenland diketahui merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan memperoleh status otonomi luas pada 2009, termasuk kewenangan mengatur urusan domestik secara mandiri.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan