Unjuk rasa di Irak dipicu kekesalan warga atas kasus korupsi di jajaran pemerintah, buruknya layanan publik dan minimnya lapangan pekerjaan.
Presiden Irak Barham Ahmed Salih berjanji telah berjanji akan meloloskan reformasi elektoral dan menggelar pemilu dini.
"Kami menginginkan Pemerintah Irak untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap demonstran, dan memenuhi janji Presiden Salih," ujar pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip dari AFP, Senin 11 November 2019.
"AS sangat khawatir mengenai serangan berkelanjutan terhadap pengunjuk rasa, aktivis publik dan juga media di Irak," lanjutnya.
Gelombang protes yang menentang sistem pemerintahan dan kondisi kehidupan di Irak telah berlangsung sejak 1 Oktober. Sebagian besar aksi protes berlangsung di ibu kota Baghdad.
Sebuah komite hak asasi manusia di parlemen Irak mencatat ada 319 orang yang tewas sejak aksi protes pertama kali meletus. Para korban tewas terdiri dari pedemo dan juga aparat keamanan.
Komite tersebut mengatakan penembak jitu selalu disiagakan di dekat beberapa lokasi protes, dan juga ada indikasi bahwa senapan berburu digunakan aparat terhadap pedemo.
Akhir Oktober lalu, Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi telah menyatakan siap mundur dari jabatannya. Presiden Salih mengonfirmasi hal tersebut, dan mengatakan PM Mahdi akan mundur, namun dengan syarat ada tokoh yang siap menggantikannya.
Mengenai tuduhan penggunaan kekerasan berlebih, otoritas Irak mengaku hanya menggunakan peluru tajam jika diserang di tengah aksi protes. Namun banyak demonstrator membantah hal tersebut, dan mengatakan bahwa aparat keamanan Irak bertindak berlebihan dalam mengendalikan massa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
