Presiden AS Donald Trump terancam dimakzulkan. Foto: AFP
Presiden AS Donald Trump terancam dimakzulkan. Foto: AFP

Trump Harus Putar Otak Hadapi Ancaman Pemakzulan

Internasional Pemakzulan Trump
Arpan Rahman • 01 November 2019 16:07
Washington: Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) telah mengeluarkan resolusi untuk secara resmi melanjutkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
 
Langkah ini merinci bagaimana penyelidikan akan bergerak ke fase yang lebih umum. Ini bukan pemungutan suara tentang apakah presiden harus dicopot dari jabatannya.
 
Tapi adalah ujian pertama dukungan di DPR yang dikuasai Demokrat untuk proses pemakzulan. Gedung Putih mengutuk pemungutan suara, yang melewati garis partai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hanya dua anggota Partai Demokrat -- yang mewakili distrik-distrik yang dimenangkan dengan mudah oleh Trump pada 2016 -- memberikan suara menentang resolusi tersebut, bersama dengan semua Republikan. Total jumlah 232 yang mendukung dan 196 menentang.
 
Resolusi itu juga menetapkan hak proses hukum untuk pengacara Trump di bawah penyelidikan kongres.
 
Presiden asal Partai Republik itu dituduh berusaha menekan Ukraina untuk menyelidiki klaim korupsi yang tidak berdasar terhadap saingan politiknya, Joe Biden, dan putranya yang bekerja dengan perusahaan gas Ukraina, Burisma. Trump membantah melakukan kesalahan.
 
Partai Republik mengkritik Demokrat untuk sidang tertutup -- di mana anggota parlemen Republik juga ambil bagian. Tetapi Demokrat bersikeras bahwa itu diperlukan untuk mengumpulkan bukti sebelum tahap penyelidikan publik, dan menyangkal tuduhan bahwa sifatnya rahasia.
 
Resolusi itu memindahkan penyelidikan ke fase baru, yang akhirnya bisa melihat pasal-pasal pemakzulan yang direkomendasikan terhadap Trump. Jika itu terjadi, dan DPR memilih untuk melolokan artikel, persidangan akan diadakan di Senat.


Bunyi resolusi


Pada tahap pertama, Komite Intelijen DPR AS akan mengadakan audiensi publik dalam beberapa pekan mendatang. Termasuk akan memiliki hak untuk membuat transkrip deposisi publik yang diambil secara pribadi.
 
Pada tahap kedua, laporan publik tentang temuan akan dikirim ke Komite Kehakiman DPR yang akan melakukan proses tersendiri dan melaporkan "resolusi tersebut, pasal pemakzulan, atau rekomendasi lain yang dianggap tepat".
 
Pengacara Presiden Trump akan diizinkan untuk ambil bagian dalam tahap Komite Kehakiman.
 
Partai Republik akan dapat meminta dokumen atau saksi meskipun mereka masih bisa diblokir karena kedua panel dikendalikan oleh Demokrat.

Apa reaksinya


Ketua DPR Nancy Pelosi, yang merupakan Demokrat terpilih paling senior, mengatakan prosedur akan memungkinkan anggota parlemen untuk memutuskan apakah akan memakzulkan Trump "berdasarkan kebenaran".
 
"Saya tidak tahu mengapa Partai Republik takut akan kebenaran," tambahnya, dilansir dari BBC, Jumat 1 November 2019.
 
Tetapi pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy berpendapat bahwa Demokrat sedang mencoba untuk mendongkel Trump "karena mereka takut mereka tidak dapat mengalahkannya di kotak suara" dalam pemilihan presiden tahun depan.
 
Sekretaris pers Gedung Putih Stephanie Grisham berkata dalam sebuah pernyataan: "Ketua DPR Pelosi dan Demokrat telah melakukan tidak lebih dari mengabadikan pelanggaran yang tidak dapat diterima dari proses yang wajar ke dalam aturan DPR."

Ada apa di balik penyelidikan pemakzulan


Di jantung penyelidikan, yang diumumkan oleh Pelosi bulan lalu, adalah panggilan telepon pada 25 Juli antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
 
Transkrip mentah dari panggilan tersebut menunjukkan bahwa Trump meminta penyelidikan terhadap anak-beranak Biden. Joe Biden adalah pelopor dalam pemilihan nominasi Demokrat jelang pilpres tahun depan.
 
Panggilan itu merupakan pokok pengaduan oleh seorang pembocor rahasia, yang identitasnya dilindungi secara ketat oleh anggota parlemen.


Bagaimana dengan kesaksian Kamis


Tim Morrison, yang menjabat sebagai penasihat utama Rusia dan Eropa di Dewan Keamanan Nasional, telah bersaksi kepada anggota parlemen.
 
Dia adalah salah satu pejabat yang berwenang mendengarkan panggilan Trump dengan presiden Ukraina.
 
Ajudan itu menguatkan kesaksian pekan lalu oleh Bill Taylor, diplomat terkemuka AS di Ukraina, bahwa Trump sudah mencoba menggunakan kuasanya untuk mendorong Ukraina menyelidiki Biden.
 
Tetapi Morrison, yang mundur pada Rabu, juga berkata kepada komite: "Saya ingin menjadi jelas, saya tidak khawatir bahwa ada sesuatu yang ilegal yang dibahas."
 
Sementara itu, penyelidik DPR mengundang mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton untuk memberikan kesaksian pada 7 November.
 
Pengacara Bolton mengatakan kliennya tidak mau tampil secara sukarela. Sejauh ini tidak ada surat panggilan pengadilan yang mengharuskannya memberikan kesaksian.
 
Bolton dengan marah menyebut dugaan tekanan politik Gedung Putih di Ukraina sebagai "kesepakatan lancang", menurut media AS.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif