"Saya mengecam keras kekerasan di Irak. Siapapun yang melanggar hak asasi manusia harus diseret ke hadapan hukum," ujar pernyataan Kemenlu AS, mengutip percakapan antara Pompeo dan Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi yang berlangsung via telepon.
Jumlah korban jiwa dalam aksi protes berujung bentrok di Irak telah melampaui 100 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Banyak dari pengunjuk rasa yang tewas dan terluka akibat terkena tembakan peluru tajam aparat.
Pemerintah Irak telah mengaku "terlalu berlebihan" dalam menggunakan kekuatan militer, dan berjanji akan menghukum para komandan yang terbukti melanggar standar operasi dalam menghadapi demonstran.
"Pompeo menekankan kembali bahwa demonstrasi damai adalah elemen fundamental dari segala bentuk demokrasi. Tidak ada tempat bagi aksi kekerasan dalam demonstrasi, baik itu yang dilakukan demonstran maupun aparat keamanan," lanjut Kemenlu AS.
Intensitas protes yang berlangsung sejak Selasa 1 Oktober terus meningkat meski Pemerintah Irak telah memutus akses internet dan memberlakukan jam malam.
Sebagian besar tuntutan demonstran adalah penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan layanan publik serta pemberantasan korupsi di jajaran pemerintah.
Sebelumnya, PM Abdul-Mahdi menilai desakan pengunjuk rasa agar pemerintah serius memberantas korupsi adalah tindakan yang "tepat." Ia meyakinkan demonstran bahwa aspirasi mereka semua telah didengar dan akan segera ditindaklanjuti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
