Tak hanya itu, ini juga pertama kalinya AS menyebut bahwa Myanmar sedang melakukan pembersihan etnis.
"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan Myanmar di Rakhine adalah kampanye brutal untuk pembersihan etnis," kata Haley di hadapan Dewan Keamanan PBB, dikutip dari Sky News, Jumat 29 September 2017.
"Para pemimpin yang terlibat dalam kekerasan tersebut harus segera bertanggung jawab dan diadili," lanjut dia.
Pernyataan ini dikeluarkan Haley setelah PBB mengumumkan bahwa kunjungan PBB ke lokasi pembantaian etnis Rohingya dibatalkan sepihak oleh Pemerintah Myanmar.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pun telah memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Rohingya dapat menyebar dari Rakhine utara ke pusat, di mana terdapat 250 ribu orang terancam harus mengungsi.
Dia menggambarkan situasi di Myanmar sebagai "darurat pengungsi dan mimpi buruk terhadap kemanusiaan serta hak asasi manusia". Sementara, Myanmar menyangkal adanya tuduhan pembersihan etnis.
Sampai saat ini, sudah lebih dari 500.000 Muslim Rohingya pergi mengungsikan diri ke Bangladesh bulan lalu sejak para pemberontak menyerang pos-pos keamanan di dekat perbatasan.
Guterres pun menuntut agar Pemerintah Myanmar terus buka akses bagi bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak kekerasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
