Dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu 23 September 2017, Perdana Menteri Solomon Islands dan Vanuatu menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai investigasi resmi mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
PM Vanuatu, Charlot Salwai, menegaskan bahwa masyarakat Papua Barat harus diizinkan menentukan nasib mereka sendiri, dan membebaskan diri dari "kolonialisme."
"Selama setengah abad, komunitas internasional telah menyaksikan penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, kekerasan seksual dan penahanan acak di Papua Barat yang dilakukan oleh Indonesia," tuduh PM Charlot, seperti dikutip Guardian, Minggu 24 September 2017.
"Tapi komunitas internasional seolah tutup mata atas permintaan tolong (dari Papua Barat). Kami mendesak Dewan HAM PBB untuk menginvestigasi serangkaian kasus tersebut," lanjut dia.
Selain mengenai dugaan pelanggaran HAM, PM Charlot juga meminta komunitas global mendukung hak Papua Barat untuk menentukan nasib mereka sendiri, dalam hal ini merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.
Pemimpin Solomon Islands, Manasseh Sogavare, mengatakan bahwa moto dari tujuan perkembangan berkesinambungan PBB adalah "tidak ada satu orang pun yang boleh ditinggalkan." Ia menilai moto itu akan menjadi seperti janji kosong jika PBB tidak menangani masalah di Papua Barat.
Separatisme di Papua Barat
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan dukungan dari pihak tertentu terhadap gerakan separatisme di Papua Barat tidak sesuai dengan Piagam PBB. Karenanya, Indonesia akan bersikap tegas jika ada suatu negara yang melakukan pelanggaran tersebut.
Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu menegaskan dirinya tidak akan mundur jika harus berhadapan dengan pihak pendukung separatisme yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia.
"Jadi kita bedakan kalau isu tentang pembangunan yang ada concern soal HAM, dengan yang arahnya ke separatisme. Saya katakan, satu inci pun saya tidak akan mundur. Dan saya membuat pernyataan ini dengan sangat jelas," tegasnya.
Hingga saat ini masih ada gerakan separatisme aktif di Papua yang bertujuan memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok tersebut bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
