Dialog Mandek, Korban Tewas dalam Kekerasan Nikaragua Meningkat
Kelompok antipemerintah terlibat bentuk dengan pihak berwenang (Foto: AFP).
Managua: Setidaknya tiga orang tewas dan banyak lagi yang terluka ketika pasukan pemerintah di Nikaragua melancarkan operasi. Pasukan hendak merebut kembali kendali atas Kota Masaya.
 
Penduduk mengatakan pasukan keamanan dan milisi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional guna membersihkan barikade pada Selasa 19 Juni.
 
Operasi itu diluncurkan sehari setelah mandeknya pembicaraan antara pemerintahan Presiden Daniel Ortega dan pihak oposisi. Lebih dari 180 orang tewas dalam dua bulan protes anti-pemerintah.
 
Penduduk di Masaya mengatakan milisi yang setia kepada Ortega bertanggung jawab atas sebagian besar kekerasan.
 
Pasukan tiba pada awal pagi Senin dengan traktor dan lori demi menguasai kembali kota itu.
 
Pengunjuk rasa belia memakai mortir buatan sendiri dan ketapel demi mengusir mereka, lapor kantor berita Reuters, seperti disitir BBC, Rabu 20 Juni 2018.
 
Sebagai bekas benteng Revolusi Sandinista pada 1970-an, Masaya kini menjadi simbol oposisi melawan pemerintahan Ortega.
 
Barikade didirikan beberapa pekan lalu di sejumlah kota di seluruh Nikaragua oleh para aktivis oposisi, yang menuntut pengunduran diri Ortega.
 
Protes dipicu oleh pemotongan pemerintah untuk pensiun dan jaminan sosial, yang diumumkan pada 18 April.
 
Undang-undang tersebut, yang kemudian dicabut, mendorong demonstrasi nasional. Banyak orang tewas dalam pawai -- kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa -- setelah tindakan keras pemerintah.
 
Pihak oposisi sekarang menuntut pengunduran diri Ortega, mantan pemimpin Sandinista, dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo.
 
Ortega, yang sudah menjabat selama 11 tahun, terpilih secara demokratis pada 2016 dengan lebih dari 70 persen suara. Ia mengatakan bermaksud untuk menghabiskan masa jabatannya sampai 2021. Pemerintah menuduh para demonstran ingin melakukan kudeta.
 
Upaya baru untuk menemukan solusi yang dinegosiasikan terhadap krisis gagal pada Senin 18 Juni.
 
Delegasi oposisi dan mediator dari Gereja Katolik Roma Nikaragua mundur dari negosiasi, menyalahkan pemerintah atas kebuntuan ini.
 
Mereka menuduh pemerintah melanggar janjinya untuk mengundang organisasi internasional ke Nikaragua.
 
Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan pada Jumat pekan lalu guna meminta perwakilan Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR), Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan Uni Eropa agar datang ke Nikaragua membantu menyelidiki kematian dan tindakan kekerasan.
 
Namun, ketika oposisi Aliansi Sipil minta melihat salinan undangan pada Senin, perwakilan pemerintah tidak dapat memenuhinya.
 
Menteri Luar Negeri Denis Moncada dilaporkan mengutip alasan "birokrasi" atas kegagalan terkirimnya undangan.



(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id