Presiden Brasil Jair Bolsonaro adalah tokoh utama yang berusaha keras agar larangan tersebut dicabut. Senin pekan kemarin, dirinya memerintahkan jajaran militer untuk memperingati 55 tahun kudeta militer di seantero barak yang tersebar di Brasil.
Seruan Bolsonaro untuk memperingati digulingkannya presiden sayap kiri Joao Goulart telah memicu kecaman dari sejumlah pihak. Beberapa aksi unjuk rasa pun dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu 31 Maret 2019.
Bertentangan dengan Bolsonaro, Kejaksaan Agung Brasil pada Rabu kemarin menyerukan semua orang untuk "abstain" dalam memperingati sebuah rezim yang dinilai telah melakukan "pelanggaran serius di bidang hak asasi manusia."
Dua hari setelahnya, Hakim Ivani Silva da Luz di Brasilia mendeklarasikan bahwa peringatan kudeta militer "tidak sejalan dengan proses rekonstruksi demokratik" yang didorong konstitusi negara sejak 1988.
Namun pada akhirnya larangan tersebut dicabut oleh hakim Maria do Carmo Cardoso. Ia menerima argumentasi pemerintahan Bolsonaro bahwa demokrasi Brasil masih cukup kuat dalam mendukung "pluralisme ide."
"Saya tidak melihat adanya pelanggaran HAm," tulis Cardoso terkait argumentasi kudeta militer 1964, seperti disiarkan di laman AFP.
Bolsonaro adalah presiden pertama Brasil sejak demokrasi dipulihkan pada 1985 yang secara terbuka memuji rezim militer 1964. Ia menilai berkuasanya militer di Brasil pada 1964 bukan sebuah "kudeta."
Di masa lalu, Bolsonaro pernah menyebut kediktatoran militer di Brasil sebagai masa-masa "kejayaan" dalam sejarah negara tersebut.
Sejak menjadi presiden, Bolsonaro pernah beberapa kali memuji diktator militer di era 1970 dan 1980-an di Latin Amerika seperti Alfredo Stroessner dan Augusto Pinochet.
Sejak dilantik pada 1 Januari, tingkat kepuasan publik terhadap Bolsonaro terus menurun. Mengenai peringatan kudeta ini, dirinya hanya mendapat sedikit dukungan di luar partainya sendiri, yakni Partai Sosial Liberal (PSL).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
