Presiden AS Donald Trump. (Foto: AFP)
Presiden AS Donald Trump. (Foto: AFP)

DPR AS Sepakati Dua Pasal Pemakzulan Trump

Internasional donald trump Pemakzulan Trump
Willy Haryono • 14 Desember 2019 11:00
Washington: Komite Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyepakati dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, Jumat 13 Desember 2019. Seluruh anggota DPR AS nantinya akan melakukan voting terhadap dua pasal tersebut.
 
Dua pasal itu berisi tuduhan bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaan dan juga menghalangi upaya penyelidikan pemakzulan yang dilakukan Kongres. Dua pasal ini berhasil disepakati lewat kemenangan 23 suara berbanding 17.
 
Sidang paripurna DPR terkait dua pasal itu akan digelar pada Rabu mendatang. Nantinya, Trump akan menjalani persidangan di level Senat AS di awal 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini adalah hari yang serius sekaligus menyedihkan," kata Jerrold Nadler, ketua Komite Yudisial DPR AS dari Partai Demokrat, usai pemungutan suara dua pasal pemakzulan Trump.
 
"Untuk kali ketiga dalam 1,5 abad terakhir, Komite Yudisial DPR telah melakukan voting pasal pemakzulan terhadap presiden, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan menghalangi penuelidikan," sambung dia, dilansir dari The New York Times.
 
Di Gedung Putih, Trump mengecam proses pemakzulan ini sebagai "perburuan liar" yang hanya akan balik menyerang Demokrat. Dua pasal pemakzulan menuding Trump telah menekan Ukraina untuk memeriksa Hunter Biden, anak dari Joe Biden,
 
Dalam sambungan telepon pada Juli lalu, Trump meminta Presiden Ukraina Zelenskiy untuk menyelidiki Hunter Biden. Trump disebut berusaha mencoreng citra Joe Biden yang merupakan tokoh terdepan Demokrat untuk maju di pemilihan umum 2020.
 
Sementara untuk pasal menghalangi penyelidikan, Trump dituding berusaha menutup-nutupi permintaan yang telah dilayangkan kepada Zelenskiy. Salah satu upaya yang dilakukan Trump adalah meminta bawahannya untuk menunda-nunda dan menghalangi permintaan penyelidikan pemakzulan.
 
"Presiden telah berusaha merusak sistem pemisahan kekuasaan (dalam pemerintahan AS) dan juga membatasi akuntabilitasnya," ujar Komite Yudisial DPR AS.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif