Tak hanya itu, masalah yang diduga akibat salah koordinasi antar-instansi pemerintah AS itu secara tidak langsung telah mempermalukan Indonesia.
"Kita tahu Panglima TNI berangkat resmi kemudian diberitahu bahwa Dia tidak boleh terbang ke AS oleh maskapai penerbangan, bukan oleh pemerintah AS. Koordinasi yang tidak baik ini mengakibatkan Indonesia dipermalukan," kata Hikmahanto melalui sambungan telepon dalam Metro Pagi Primetime, Senin 23 Oktober 2017.
Hikmahanto menilai, ketika pemerintah AS belum memberikan klarifikasi, sewajarnya Gatot tak perlu memenuhi undangan negara tersebut. Sebab meski telah meminta maaf, otoritas pemerintahan AS tetap harus memberikan klarifikasi.
Jika tidak, bukan tidak mungkin penolakan Gatot oleh AS akan menjadi rumor politik liar yang akan merugikan pemerintah. Apalagi jika mengingat Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik.
"Mungkin ada ketidaksukaan pemerintah AS terhadap Panglima Gatot secara pribadi atau rencana Gatot mengulas masalah ektremisme di AS justru dianggap bahwa Gatot adalah ekstremis. Ini yang harus diklarifikasi. Rumor seperti ini bisa merugikan pemerintah," katanya.
Hikmahanto menambahkan, desakan berbagai pihak agar Presiden AS Donal Trump-lah yang seharusnya minta maaf kepada Indonesia sebenarnya tak perlu dilakukan. Klarifikasi cukup dilakukan oleh otoritas pemerintah yang berwenang di negara tersebut.
"Kalau cuma permintaan maaf tidak menyelesaikan masalah karena yang dibutuhkan adalah klarifikasi apa yang terjadi di AS supaya hubungan AS-Indonesia membaik dan tidak memengaruhi Pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
