"Pelanggaran HAM berat, seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, perlakuan biadab dan penyiksaan, dan setidaknya satu eksekusi ekstra-yudisial telah didokumentasikan," ujar laporan tersebut.
Dilansir UPI, Selasa 25 September 2017, laporan setebal 48 halaman tersebut mengutip beragam insiden seperti kelaparan dan penolakan perawatan medis kepada tahanan di penjara, intimidasi terhadap anggota kelompok etnis Tatar, dan larangan terhadap kelompok agama Wahyu Yehuwa.
Ratusan tahanan yang menunggu persidangan dikirim ke Rusia untuk ditahan. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.
PBB juga menyebut statuus kewarganegaraan Rusia dipaksakan diterapkan pada semua warga Krimea. Mereka yang menolak atau tidak masuk dalam kriteria untuk menyandang status warga negara Rusia adalah kelompok yang terkena dampak terparah dari aneksasi.
"Hukum Ukraina diubah dengan UU Federasi Rusia, yang melanggar kewajiban menghormati aturan di wilayah yang diduduki. Di antara implikasi lainnya, terdapat penerapan ketentuan hukum pidana Federasi Rusia yang sewenang-wenang, yang sebenarnya dirancang untuk memerangi kejahatan terorisme, ekstremisme, dan separatisme," bubuh Komisi HAM PBB.
Laporan PBB tersebut merekomendasikan agar Rusia menghormati kewajibannya sebagai tentara pendudukan, menjunjung hak asasi manusia, dan menyelidiki dugaan penyiksaan, penculikan dan pembunuhan di Krimea..
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
