Hal ini berkaitan dengan klaim Partai Gerindra yang menyebutkan bahwa Prabowo mendapat undangan untuk berkunjung ke AS, meski visanya pernah ditolak pada tahun 2000-an silam.
“Kami tidak pernah membicarakan dan mendiskusikan soal pengajuan visa karena itu privasi,” kata Donovan, ketika ditemui di Jakarta, Rabu 5 November 2019.
Meski demikian, Donovan enggan menjawab apakah undangan tersebut benar disampaikan AS untuk Prabowo.
“Yang utama, Amerika menghormati demokrasi dan proses demokrasi di Indonesia. AS juga siap bekerja sama dengan semua menteri yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut Donovan, hak asasi manusia masih dan akan terus menjadi prioritas dan fondasi kebijakan luar negeri AS.
Bulan lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa Prabowo menerima undangan untuk berkunjung ke AS. Namun, Prabowo belum ada rencana mengunjungi Negeri Paman Sam tersebut mengingat dirinya masih memiliki kesibukan di posisinya yang baru saja dijabat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
