Skandal merujuk pada dugaan Trump telah menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki Hunter Biden, anak dari Joe Biden -- kandidat calon presiden dari Partai Demokrat. Hunter diketahui pernah menjadi dewan direksi di salah satu perusahaan di Ukraina.
Salah satu sumber mengatakan kepada NY Times bahwa pejabat intelijen kedua itu adalah satu dari beberapa orang yang telah diwawancarai oleh Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen Michael Atkinson.
Dilansir dari CNN, Sabtu 5 Oktober 2019, Atkinson mewawancarai sejumlah orang untuk mengonfirmasi kebenaran laporan dari whistleblower pertama yang menguak adanya tekanan dari Trump kepada Zelenskiy.
Jika nantinya pejabat intelijen kedua itu menjadi pembocor rahasia, maka kemungkinan dapat memperkuat keterangan dari whistleblower pertama. Selama ini, Trump berusaha mendiskreditkan keterangan orisinal dari whistleblower pertama.
Sebelumnya, Trump mengaku ingin bertemu whistleblower yang membocorkan percakapannya dengan Zelenskiy. Ia menyebut keterangan pembocor rahasia itu sebagian besarnya tidak tepat.
Trump kemudian menyebut upaya pemakzulan oleh Demokrat ini pada kenyataannya adalah sebuah percobaan kudeta.
Kamis kemarin, terungkap fakta lainnya bahwa Trump ternyata juga meminta Tiongkok untuk menyelidiki Biden. Ia secara terbuka menegaskan bahwa seorang presiden AS memiliki "hak absolut" untuk meminta "negara lain" dalam menginvestigasi dugaan kasus korupsi.
"Sebagai presiden Amerika Serikat, saya memiliki hak, atau bahkan kewajiban absolut, untuk menginvestigasi korupsi. Investigasi meliputi meminta atau menyarankan negara lain untuk membantu kita!" tulis Trump di Twitter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
