"Kami sampaikan ke Pemerintah Indonesia agar mereka desak Pemerintah AS untuk buka arsip-arsip tersebut," ungkap Direktur Eksekutif Human Rights Watch AS, Kenneth Roth, kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Thamrin, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Ia mengatakan bahwa hal serupa juga sudah pernah dilakukan AS terkait Dirty War yang terjadi di wilayah Amerika Selatan. Dirty War ini meliputi Chile, El Salvador dan Guatemala.
"Ini adalah langkah penting yang harus diambil Pemerintah Indonesia, terutama untuk mengembalikan hak-hak korban pembantaian massal," lanjutnya.
Ia menuturkan juga bahwa rekonsiliasi dan kebenaran yang harus diungkap seperti dua sisi mata uang.
"Dua hal ini sangat terkait. Rekonsiliasi harus dilakukan secara jujur," tegasnya.
Pada 18-19 April mendatang akan dilaksanakan simposium dan rekonsiliasi pembantaian 1965, hal ini tentu sangat berarti bagi keluarga korban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
