Presiden AS Donald Trump terancam dimakzulkan. Foto: AFP
Presiden AS Donald Trump terancam dimakzulkan. Foto: AFP

DPR AS Tuduh Trump Salahgunakan Kekuasaan

Internasional Pemakzulan Trump
Arpan Rahman • 11 Desember 2019 16:28
Washington: Politisi Demokrat di DPR Amerika Serikat (AS) mengumumkan dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Seraya menuduhnya dengan penyalahgunaan kekuasaan dan mengganggu Kongres.
 
Ketua Komite Kehakiman Jerrold Nadler mengumumkan dakwaan di Capitol Hill, bersama dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Ketua Komite Intelijen Adam Schiff. Turut serta pula Maxine Waters dari komite jasa keuangan, Carolyn Maloney dari komite pengawas, Richard Neal dari komite tata tertib dan aturan, dan Eliot Engel dari komite urusan luar negeri.
 
“Kami umumkan Trump telah melanggar sumpah jabatannya. Presidenmelakukan kejahatan berat dan pelanggaran ringandi bawah kekuasaan yang diberikan kepada DPR oleh Konstitusi AS,” tegas Nadler.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Trump secara konsisten menempatkan dirinya di atas negara," kata Nadler.
 
Nadler menambahkan tindakan presiden dalam upaya mendapatkan bantuan politik dari Ukraina, dan kemudian menolak bekerja sama dengan penyelidikan yang diluncurkan, meninggalkan DPR tidak ada pilihan kecuali untuk melakukan pemakzulan.
 
Schiff mengatakan para pemimpin DPR membuat keputusan untuk maju, daripada menunggu pemilu 2020. Gunanya membiarkan pemilih memutuskan, sebagian karena tindakan presiden telah menempatkan integritas pemilu dalam bahaya.
 
"Mengapa kamu tidak boleh membiarkannya menipu dalam satu pemilu lagi? Itulah arti argumen itu," ucap Schiff disitat dari UPI, Rabu 11 Desember 2019.
 
Komite kehakiman berencana memberikan suara pada kedua artikel pada Kamis di langkah terakhir sebelum pemilihan penuh DPR pekan depan. Memastikan apakah Trump akan menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang akan dimakzulkan.
 
Mantan Presiden Andrew Johnson dimakzulkan pada 1868 karena bergerak untuk menghapus Menteri Perang Edwin Stanton dan mantan Presiden Bill Clinton dimakzulkan pada 1999 karena skandal Monica Lewinsky. Tidak ada dari mereka yang dihukum di Senat, yang diharuskan untuk dicopot dari jabatan.
 
Kedua pasal harus disahkan oleh komite sebelum pindah ke sidang paripurna DPR untuk dibahas. Diperlukan mayoritas sederhana untuk setiap artikel. Jika itu disahkan di majelis rendah, tempat Demokrat memegang mayoritas 233-197, Trump akan secara resmi dimakzulkan. Anggota parlemen meninggalkan Capitol Hill buat liburan pada 20 Desember, tetapi pemungutan suara diperkirakan terjadi sebelum itu.
 
Tuduhan kemudian akan pindah ke Senat yang dikontrol Republik guna diadili, yang kemungkinan dimulai pada Januari. Saat itu, memberhentikan Trump dari kepresidenan akan membutuhkan mayoritas dua pertiga pada salah satu dari dua artikel tersebut. Karena Republikan memegang keunggulan 53-47 di dalam majelis, sekitar 20 senator Partai Republik perlu berpihak pada Demokrat untuk mengakhiri kepresidenan Trump.
 
"Saya berharap tindakan presiden tidak membuatnya perlu, tetapi dia melakukannya," kata Pelosi pada KTT Peraturan Politik Politico, Selasa.
 
"Kita akan lalai dalam menghormati sumpah jabatan kita jika kita tidak memakzulkan dia karena tidak menghormati sumpah jabatannya. Jika kita mengizinkan satu presiden, presiden mana pun, untuk menempuh jalan ini, kita mengucapkan selamat tinggal pada republik dan menyapa seorang presiden sekaligus raja," tegasnya.
 
Dalam cuitan Selasa, Trump menyebut langkah itu "kegilaan politik belaka."
 
Setelah menyebut penyelidikan sebagai "perburuan penyihir," kata Trump, Schiff "pada akhirnya harus menjawab untuk semua ini."
 
Tuduhan muncul sehari setelah sidang pemakzulan terakhir di DPR pada Senin, di mana para penyelidik disajikan bukti terhadap Trump terkait hubungannya dengan Ukraina dan panggilan telepon untuk penyelidikan calon presiden Demokrat Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, seorang mantan anggota dewan perusahaan gas Ukraina.
 
Direktur investigasi komite intelijen DPR, Daniel Goldman, memberikan laporan kepada komite kehakiman Senin dengan 300 halaman berdasarkan beberapa pelan kesaksian publik dan pribadi yang menuduh Trump menekan pemerintah Ukraina agar menyelidiki Joe Biden dengan menahan dana militer dan pertemuan Gedung Putih.
 
"Presiden Trump mengarahkan skema berbulan-bulan buat meminta bantuan asing dalam kampanye pemilu ulang tahun 2020-nya, menahan tindakan resmi dari pemerintah Ukraina untuk memaksa dan mengamankan campur tangan politik dalam urusan dalam negeri kita," kata Goldman dalam kesaksiannya.
 
Pengacara yang mewakili Trump tidak menghadiri persidangan Senin, tetapi anggota Republikan komite pengadilan, Douglas Collins dari Georgia, menolak persidangan sebagai sebuah "grup fokus pemakzulan."
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif