RUU yang ditolak senat termasuk larangan menjual senjata api kepada orang yang sedang diawasi aparat keamanan.
Dua RUU pengendalian senjata api dari Partai Republik atau GOP mendorong peningkatan pendanaan sistem pemeriksaan latar belakang nasional dan proses yudisial untuk menjauhkan senjata api dari tangan orang yang sedang diawasi polisi.
Sementara dua RUU lainnya dari Partai Demokrat mendorong perluasan pemeriksaan latar belakang calon pembeli di toko penjual senjata api privat serta mengizinkan Kementerian Hukum melarang penjualan senjata kepada terduga teroris.
Beberapa RUU serupa ditolak Senat pada Desember, setelah terjadinya penembakan massal di San Bernardino, California.
Saat ini di tubuh Senat AS terdapat 54 senator Republik dan 46 Demokrat dan independen.
Aktivitas di gedung Senat AS di Washington DC. (Foto: AFP)
Atraksi Politik
Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConell asal Republik menuding Demokrat menggunakan tragedi Orlando sebagai isu politik. Ia mengatakan dua RUU dari GOP adalah solusi sesungguhnya.
"Tidak ada yang ingin seorang teroris dapat membeli senjata atau bahan peledak. Tidak ada yang menginginkannya," tegas McConnell, seperti dilansir USA Today, Senin (20/6/2016).
"Alih-alih menggunakan isu ini sebagai kesempatan mendorong agenda partai, kolega seperti Senator Cornyn dan Senator Grassley menyuguhkan solusi sesungguhnya yang dapat membuat warga Amerika lebih aman dari ancaman terorisme," sambung dia.
Kepala Minoritas Senat Harry Reid dari Demokrat menyebut sikap Republik sebagai "atraksi politik" yang "tidak berguna untuk menghentikan aksi kekerasan senjata api."
Reid mengatakan GOP seolah-olah tidak menghiraukan suara rakyat, karena banyak polling terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat AS ingin adanya aturan ketat terkait pengendalian senjata api.
Sebuah toko senjata api di Utah, AS. (Foto: AFP)
Sebuah survei NBC News/Survey Monkey yang dilakukan setelah tragedi Orlando menunjukkan 61 persen warga ingin adanya aturan ketat senjata api, dan 38 persen menolaknya. Survei itu juga menunjukkan 60 persen mendukung larangan menjual senapan serbu dan 38 persen lain menolaknya.
Polling Universitas Monmouth via telepon menunjukkan selisih tipis, dengan 52 persen mendukung larangan semacam itu dan 43 persen menolaknya.
Omar Mateen membeli senjata api semi-otomatis dan pistol secara legal sebelum menembakkannya ke kumpulan pengunjung kelab malam Pulse di Orlando. Penembakan massal terburuk dalam sejarah AS itu menewaskan 49 orang dan melukai 53 lainnya.
Baca: NRA: Pengendalian Senjata Api Tidak akan Hentikan Aksi Teror
Berikut 4 detail RUU terbaru terkait pengendalian senjata api yang ditolak Senat AS:
1. RUU pertama diserukan Senator Grassley, Republik. RUU ini mendorong adanya riset mengenai penyebab terjadinya penembakan massal dan meningkatkan pendanaan sistem pemeriksaan latar belakang calon pembeli tanpa menyebutkan untuk jenis-jenis senjata apa saja yang harus melewati proses tersebut.
2. RUU kedua diserukan Senator Chris Murphy, Demokrat. RUU ini mendorong perluasan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api, termasuk di toko privat atau di internet.
3. RUU ketiga diserukan Senator Cornyn, Republik. RUU ini memberikan kuasa kepada petugas federal menunda penjualan senjata kepada terduga teroris, termasuk yang sedang diawasi atau dilarang terbang, selama tiga hari sebelum akhirnya diputuskan dijual atau tidak. Keputusan diserahkan kepada seorang hakim.
4. RUU keempat diserukan Senator Dianne Feinstein, Demokrat. RUU ini memberikan kuasa kepada jaksa agung untuk menghentikan penjualan senjata api kepada terduga teroris dan mempersilakan seseorang untuk mengajukan tuntutan ke Kementerian Hukum jika mereka tidak diperbolehkan membeli senjata api.
Seorang pria mencoba senjata api di sebuah toko di AS. (Foto: AFP)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
