Dalam Debat Umum, yang dipastikan dihadiri para pemimpin dunia, delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf kalla akan mengangkat sejumlah isu utama, di antaranya perdamaian dan keamananan internasional, pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan dan reformasi PBB.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia akan terus meningkatkan peran aktifnya dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Krisis kemanusian Myanmar juga akan dibawa Indonesia dalam berbagai forum tingkat tinggi yang melibatkan berbagai negara dari berbagai kawasan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi Rakhine.
"Dalam konteks diplomasi kemanusiaan, saya sudah perkirakan banyak sekali pertemuan yang diminta kepada Indonesia untuk membahas diplomasi kemanusian yang sedang dijalankan oleh Indonesia. Beberapa negara sudah berkomunikasi, yang intinya mendukung apa yang sedang dilakukan indonesia, dan mereka menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Indonesia untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang sedang terjadi," kata Menlu Retno di gedung Perwakilan Tetap RI di New York.
Baca: Bantuan Kemanusiaan RI telah Diterima Pemerintah Bangladesh
Wakil Tetap RI di PBB, Dian Triansyah Djani, menegaskan bahwa upaya penanggulangan konflik-konflik yang terjadi di seluruh belahan dunia akan menjadi salah satu isu utama dalam sidang tahun ini. Tema sidang tahun ini adalah "Focusing on People: Striving for Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet."
Terkait pembangunan berkelanjutan, Wapres JK akan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, salah satunya membahas tentang kerja sama swasta dengan PBB.
"Pembahasan kerja sama antara pihak swasta dengan PBB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk perlunya pembahasan aspek finansial," kata Dian Triansyah Djani.
Sidang Majelis Umum PBB yang ke-72 ini juga akan dimanfaaatkan Indonesia untuk mengkampanyekan diri menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia optimistis akan menempati satu dari dua kursi yang tersedia untuk wilayah Asia Pasifik, yang pemilihannya akan dilakukan Juni 2018 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
