Presiden AS Donald Trump berkutat dengan ancaman pemakzulan. Foto: AFP
Presiden AS Donald Trump berkutat dengan ancaman pemakzulan. Foto: AFP

Pemakzulan Trump, Demokrat Dituding Mencoba Kudeta

Arpan Rahman • 18 Desember 2019 12:49
Washington: Ini adalah momen langka dalam sejarah Amerika. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, diperkirakan menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan.
 
Langkah ini merupakan proses yang sengit dengan pemungutan suara, seperti halnya persidangan, akan terbelah menurut garis partai. Perpecahan politik yang tak henti-hentinya itu ditampilkan pada jam-jam terakhir.
 
Sama seperti Komite Aturan DPR sedang memikirkan bagaimana hari itu akan berlangsung, Presiden Trump merilis surat penuh murka kepada Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Di dalamnya, Trump tidak hanya mengklaim bahwa "proses yang lebih adil diberikan kepada mereka yang dituduh dalam Pengadilan Penyihir Salem" (yang menyebabkan 19 orang digantung sebagai penyihir di abad ke-17), tetapi juga menuduh Pelosi menggambarkan tampilan kekhidmatan 'palsu'."
 
Isi surat itu ialah ratapan marah dari seorang pria yang mengklaim politisi Demokrat berupaya menjeratnya sejak awal. Mereka berusaha mendongkelnya dari jabatan karena mendesak Ukraina untuk menyelidiki saingan politik Joe Biden awal tahun ini.
 
“Demokrat mengejar kudeta partisan yang ilegal dan menyatakan perang terhadap demokrasi Amerika,” tulis Trump, seperti dikutip Sky News, 18 Desember 2019.
 
Tetapi dalam sebuah surat kepada Partai Demokrat, Pelosi menyatakan bahwa sumpah kesetiaan yang diambil oleh anggota Kongres "menjadikan kita Penjaga Konstitusi. Jika kita tidak bertindak, kita akan lalai dalam tugas kita".
 
Kerangka kerja untuk menentukan nasib presiden sekarang ditentukan. Pertama, mereka akan berdebat untuk akhirnya menyiapkan debat yang sebenarnya tentang pasal-pasal pemakzulan. Yang terakhir akan memakan waktu enam jam dan berlangsung di waktu pagi Washington.
 
"Kami hadir tidak hanya dengan kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan, tetapi juga kejahatan konstitusional yang sedang berlangsung, hingga saat ini,” ujar tokoh Partai Demokrat, Jamie Raskin.
 
Doug Collins dari Partai Republik membalas, menampilkan karya mereka sebagai fantasi politik belaka: "Kita seperti Alice di Negeri Ajaib daripada anggota DPR.”


Dua dakwaan


Presiden menghadapi dua dakwaan: penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi kongres. Demokrat hanya perlu suara mayoritas  di DPR AS, yang mereka kuasai untuk memakzulkan Trump.
 
Mereka bisa mencapai itu dengan mudah, kecuali mungkin ada pembelotan. Tetapi tidak seorang Republikan pun diharapkan mendukung pemakzulan, bukan penampilan yang baik bagi sebuah partai yang mengajarkan kebutuhan untuk memakzulkan secara bipartisan pada 2019.
 
Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik kemungkinan besar membebaskan Presiden Trump. Tapi tidak mungkin ada banyak kerja sama antara kedua pihak.
 
Pemimpin mayoritas senat, Mitch McConnell telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan Demokrat untuk empat saksi Gedung Putih agar bersaksi.
 
"Saya bukan anggota juri yang tidak memihak. Ini adalah proses politik. Tidak ada yudisial mengenai hal itu," kata McConnell kepada wartawan.
 
Ini kali pertama kebijakan luar negeri dan peran kekuatan asing menjadi jantung investigasi pemakzulan. Apa yang juga menandai itu adalah betapa sedikit penyelidikan telah mengubah pendapat pemilih.
 
Sebuah jajak pendapat Washington Post-ABC News menunjukkan 49 persen orang Amerika percaya bahwa Trump harus dimakzulkan dan dikeluarkan dari jabatannya. Sebanyak 46 persen mengatakan tidak seharusnya. Angka-angka itu hampir persis sama dengan sebelum proses dimulai.
 
Ini adalah hari untuk buku-buku sejarah. Pmekazulan menjadi noda pada warisan presiden mana pun, tetapi tidak harus didiskualifikasi. Peringkat persetujuan Bill Clinton melonjak setelah prosesnya. Trump bisa memenangkan pemilihan presiden 2020 setelah ini.
 
Pemakzulan merupakan pedang bermata dua, jarang digunakan dan untuk alasan yang baik. Ini dirancang sebagai cek kekuasaan, tetapi membatalkan keinginan pemilih.
 
Bagi Demokrat, hal itu tidak dapat disangkal lagi merupakan risiko politik. Mereka bersikeras itu adalah salah satu kewajiban yang mereka ambil dan harus mereka lakukan dengan berat hati.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan