"DK PBB menolak percobaan nekat AS untuk membajak mandatnya," tulis Zarif di Twitter, seperti dilansir AFP, Sabtu 6 Januari 2018.
"Mayoritas (anggota DK PBB) menekankan pentingnya mengimplementasikan JCPOA (perjanjian nuklir 2015) dan juga menolak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Ini merupakan salah satu blunder kebijakan politik luar negeri lainnya dari Trump," lanjut dia.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyebut gelombang demonstrasi di Iran yang telah menelan 21 korban jiwa ini dapat meningkat menjadi konflik besar seperti di Suriah.
"Rezim Iran sekarang sedang diawasi. Dunia sedang mengawasi apa yang akan Iran lakukan," ungkap Haley.
Namun utusan Rusia berpendapat jika AS berpandangan seperti itu, maka DK PBB juga seharusnya mendiskusikan kekacauan yang terjadi di Ferguson, Missouri, terkait penembakan polisi terhadap remaja kulit hitam pada 2014.
Baca: Rusia Minta DK PBB dan AS Tak Campuri Urusan Iran
Inggris dan Prancis menekankan bahwa Iran harus menghormati hak para pengunjuk rasa. Namun Dubes Prancis Francois Delattre mengatakan "kejadian dalam beberapa hari terakhir (di Iran) tidak menggambarkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional."
Tiongkok juga menyebut pertemuan terbaru di DK PBB ini sebagai upaya ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran.
Dubes Iran Gholamali Khoshroo menyebut pertemuan ini sebagai "dagelan" dan hanya "membuang-buang waktu." Ia menilai DK PBB seharusnya membahas masalah Palestina dan Israel atau perang di Yaman.
?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
