Pada persidangan pemakzulan Donald Trump, Partai Demokrat tuduh Trump berupaya curang. Foto: AFP
Pada persidangan pemakzulan Donald Trump, Partai Demokrat tuduh Trump berupaya curang. Foto: AFP

Partai Demokrat Tuduh Trump Curang Demi Terpilih Kembali

Internasional Pemakzulan Trump
Fajar Nugraha • 23 Januari 2020 14:10
Washington: Partai Demokrat Rabu dalam persidangan pemakzulan Presiden Donald Trump menuduh Presiden ke-45 AS itu berupaya curang untuk memastikan terpilih kembali dalam Pilpres 2020. Demokrat pun mulai melontarkan secara rinci kasus Trump.
 
Ketua tim penuntutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR AS) Adam Schiff berada di Senat untuk menyampaikan berjam-jam argumen metodis ke sebuah ruangan yang sunyi. Ruangan ini menjadi saksi sidang pemakzulan seorang Presiden AS, yang sudah berlangsung tiga kali dalam sejarah.
 
Anggota parlemen Demokrat menggambarkan bagaimana Trump meminta campur tangan asing dalam pemilihan AS, "menyalahgunakan kekuasaan kantornya untuk mencari bantuan dari luar negeri untuk meningkatkan prospek pemilihan kembali di dalam negeri."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan ketika dia ditangkap, dia menggunakan kekuatan kantor itu untuk menghalangi penyelidikan atas kesalahannya sendiri," kata Schiff, yang memimpin penyelidikan yang menyebabkan pemakzulan Trump 18 Desember oleh DPR AS.
 
Schiff mengabaikan argumen Partai Republik bahwa pemilih Amerika, harus memutuskan apakah Trump harus tetap di Gedung Putih.
 
"Kesalahan presiden tidak dapat diputuskan di kotak suara karena kami tidak dapat memastikan bahwa pemungutan suara akan dimenangkan secara adil," kata Schiff, seperti dikutip AFP, Kamis, 23 Januari 2020.
 
Trump dituduh menahan bantuan militer dari Ukraina untuk menekan mitranya dari Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap Demokrat Joe Biden, saingan pemilihan potensial pada November.
 
"Presiden Trump menahan ratusan juta dolar dalam bantuan militer kepada mitra strategis yang sedang berperang dengan Rusia untuk mendapatkan bantuan asing dengan pemilihan ulangnya," kata Schiff pada persidangan yang disiarkan televisi secara nasional.
 
"Dengan kata lain, untuk menipu. Jika perilaku ini tidak bisa ditembus, maka tidak ada yang terjadi,” tegasnya.
 
Menyelingi pidatonya dengan kesaksian video dari penyelidikan DPR, grafik dan referensi untuk Konstitusi, Schiff mengimbau 100 anggota Senat untuk mengesampingkan keberpihakan dalam menentukan nasib Trump.
 
"Ini adalah waktu yang dibebankan secara politis. Emosi bisa melambung tinggi, khususnya yang menyangkut presiden ini,” ungkapnya.
 
Rekan manajer penuntutan DPR Hakeem Jeffries mengajukan argumen bahwa seorang Presiden AS harus membedakan dirinya dari para pemimpin dunia yang tidak demokratis.
 
"Vladimir Putin di atas hukum di Rusia. (Presiden Turki, Recep Tayyip) Erdogan di atas hukum di Turki," kata Jeffries.
 
"Tetapi di Amerika Serikat tidak ada yang di atas hukum, bahkan presiden. Itulah inti momen ini,” pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif