Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dalam konferensi pers di Ankara, Turki, 10 September 2019. (Foto: AFP/ADEM ALTAN)
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dalam konferensi pers di Ankara, Turki, 10 September 2019. (Foto: AFP/ADEM ALTAN)

Isu Uighur, 28 Perusahaan Tiongkok Masuk Daftar Hitam AS

Internasional amerika serikat tiongkok uighur
Willy Haryono • 08 Oktober 2019 10:50
Washington: Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) memasukkan 28 entitas Tiongkok ke daftar hitam atas dugaan terlibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang.
 
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan 28 perusahaan tersebut kini dilarang membeli semua produk AS.
 
"AS tidak akan pernah bisa memberikan toleransi terhadap tekanan brutal terhadap etnis minoritas di Tiongkok," tegas Ross, dilansir dari AFP, Selasa 8 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut catatan terbaru US Federal Register yang akan dirilis Rabu besok, 28 entitas itu termasuk perusahaan kamera pengawas Hikvision dan yang bergerak di bidang kepintaran buatan, Megvii Technology serta SenseTime.
 
Langkah memasukkan 28 perusahaan ke daftar hitam terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Tiongkok, terutama mengenai kebijakan dagang dan dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.
 
Dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu sedang terlibat perang dagang yang meliputi tarif bernilai miliaran dolar. Sejumlah pertemuan telah dilakukan kedua pihak, namun belum juga menemui titik temu.
 
Senin 7 Oktober, Gedung Putih mengumumkan diskusi perang dagang AS dan Tiongkok akan dilanjutkan pada Kamis 10 Oktober. Utusan dagang Beijing, Liu He, akan bertemu perwakilan urusan dagang AS Robert Lighthizer dan juga Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
 
Sementara itu, sejumlah grup dan aktivis HAM menyebut Tiongkok telah menahan sekitar satu juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Washington pernah menyebut tindakan Beijing semacam itu mirip seperti yang dilakukan kelompok Nazi Jerman di era Perang Dunia.
 
Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan lalu, Kementerian Luar Negeri AS menyoroti nasib Uighur. Diplomat AS John Sullivan kala itu mengecam keras "represi mengerikan Tiongkok" terhadap minoritas di Uighur.
 
"Di Xinjiang, Pemerintah Tiongkok mencegah Muslim untuk salat dan membaca Al-Quran. Mereka juga menghancurkan banyak masjid," tutur Sullivan di panggung PB.
 
"Ini adalah operasi sistematis Partai Komunis Tiongkok untuk menghentikan warganya sendiri dalam menjalankan ibadah sesuai agama mereka masing-masing," lanjutnya.
 
Sejauh ini Tiongkok membantah semua tuduhan banyak pihak mengenai Uighur dan Xinjiang. Beijing menyebut Uighur dan minoritas lainnya hanya dimasukkan ke "kamp re-edukasi" yang diperlukan demi menanam benih nasionalisme.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif