Dikutip dari Sputnik, Minggu 10 November 2019, sejumlah pengawal yang berjaga di luar area istana kepresidenan Bolivia di La Paz bergabung dengan polisi dari berbagai kota yang juga telah meninggalkan pekerjaan mereka.
Menurut laporan media lokal, para polisi melayangkan tiga poin tuntutan. Ketiga poin itu adalah perbaikan kondisi lingkungan kerja, pengunduran diri komandan kepolisian Bolivia dan juga jaminan bahwa mereka tidak akan digunakan sebagai "instrumen politik."
Sebelumnya, otoritas Bolivia sempat mengajak para polisi yang berunjuk rasa untuk duduk bersama dan berdialog. Pemerintahan Morales bahkan sempat menawarkan penaikan gaji bagi semua polisi.
"Pemerintah Bolivia meminta aparat kepolisian untuk berdialog, dengan tujuan agar kesetaraan gaji dan juga peningkatan 100 persen uang pensiun dapat menjadi kenyataan," tulis pernyataan resmi pemerintah Bolivia via Twitter.
Sementara itu Jenderal Williams Kaliman, pemimpin militer Bolivia, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dalam kisruh politik saat ini.
"Kami menolak untuk mengkonfrontasi orang-orang yang hidup bersama kami. Ini adalah masalah politik, dan sudah seharusnya diselesaikan secara politik," tegas Kaliman.
Kericuhan di Bolivia terjadi usai berakhirnya pemilihan umum pada 20 Oktober. Badan Elektoral Bolivia mendeklarasikan Morales sebagai pemenang, sementara rivalnya, Carlos Mesa, mengklaim terjadinya kecurangan.
Kubu oposisi Bolivia mengklaim adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penghitungan suara. Sementara Morales menilai tudingan itu hanya upaya oposisi untuk menggulingkan dirinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
