Menlu AS Mike Pompeo. (Foto: AFP)
Menlu AS Mike Pompeo. (Foto: AFP)

Pompeo Konfirmasi Intervensi Militer AS di Venezuela Sebuah Opsi

Internasional amerika serikat konflik venezuela venezuela
Willy Haryono • 13 April 2019 18:08
Washington: Krisis politik di Venezuela kian mendalam sejak Januari 2019 setelah tokoh oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pengganti kepala negara Nicolas Maduro.
 
Amerika Serikat mendukung penuh Guaido, dan mendorong "pemulihan demokrasi" di Venezuela. Guaido, AS dan puluhan negara lainnya menilai masa kepemimpinan kedua Maduro tidak sah karena pemilihan umum diwarnai tidak diikuti banyak tokoh -- ada yang dilarang ikut atau dipenjara.
 
Dalam keterangan kepada saluran televisi Mega TV asal Chile, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan segala macam cara untuk "memulihkan demokrasi" di Venezuela masih mungkin dilakukan, termasuk intervensi militer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Segala jenis alat, segala jenis opsi, masih terbuka," kata Pompeo, dikutip dari laman Sputnik, Sabtu 13 April 2019. Opsi militer masih disebutkan Pompeo, meski sejumlah negara Latin menentang skenario semacam itu.
 
"Kami telah menegaskan bahwa tujuan kami adalah meyakinkan Maduro untuk mundur. Kami masih membuka segala opsi untuk mencapai tujuan itu," ungkap Pompeo.
 
Saat ditanya apakah akhir tahun ini adalah tenggat waktu yang ditetapkan AS untuk mundurnya Maduro, Pompeo berharap presiden petahana dapat mundur "lebih cepat dari estimasi tersebut." Ia menyebut dukungan Tiongkok dan Rusia terhadap pemerintah Venezuela mempersulit upaya AS dalam meyakinkan Maduro untuk mundur.
 
Sementara itu terkait Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov membantah bahwa Moskow berusaha menjadikan Venezuela sebagai "Suriah kedua." Pernyataan ini merupakan respons Lavrov terhadap kritik AS dan sejumlah pihak lain mengenai kehadiran personel militer Rusia di Venezuela.
 
Lavrov menyebut pengiriman personel dan peralatan militer Rusia ke Venezuela merupakan bagian dari perjanjian kedua negara yang telah disepakati pada 2001.
 
"Kami telah mentransfer perangkat militer ke Venezuela berdasarkan perjanjian tersebut. Peralatan tersebut perlu dirawat, dan ini adalah waktu untuk perawatan. Hanya itu," sebut Lavrov.
 
Selain krisis politik, Venezuela juga dilanda masalah perekonomian akut. Hiperinflasi membuat mata uang bolivar di Venezuela hampir tidak ada nilainya. Hal ini juga diperburuk krisis kelistrikan dan air bersih yang mulai melanda sejak awal Maret lalu.
 
Baca:Mantan Kepala Intelijen Venezuela Ditangkap di Spanyol

 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif