"Turki akan segera melakukan operasi mereka ke Suriah utara. AS tidak akan mendukung atau terlibat dalam operasi tersebut," ujar keterangan resmi dari Gedung Putih, dilansir dari AFP, Senin 7 Oktober 2019,
"Pasukan AS, yang telah mengalahkan kekhilafahan ISIS di Suriah, tidak akan berada di sekitar area (operasi Turki)," lanjutnya.
Selain soal Turki, AS mengkritik Prancis, Jerman dan sejumlah negara Eropa lainnya yang tidak merepatriasi warga mereka masing-masing dari Suriah utara. Sejumlah warga Eropa itu ditahan otoritas Suriah karena pernah ikut berperang bersama ISIS.
"Sekarang, Turki akan bertanggung jawab untuk semua (mantan) militan ISIS di area tersebut," sebut Gedung Putih.
Sebelumnya pada Minggu 6 Oktober, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat bertemu di Washington untuk membicarakan isu zona aman di perbatasan Suriah.
Dalam sambungan telepon dengan Trump, Erdogan mengutarakan keluhannya terhadap AS yang dinilai gagal mengimplementasikan perjanjian zona aman di perbatasan Turki-Suriah sesuai kesepakatan Agustus lalu.
Turki ingin milisi Kurdi YPG menjauh dari perbatasan, dengan mengatakan bahwa grup tersebut adalah perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdi (PKK).
Namun YPG adalah salah satu mitra utama AS dalam melawan kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah.
Turki adalah rumah bagi lebih dari 3,6 juta pengungsi asal Suriah. Namun belakangan, publik Turki mulai menentang kehadiran mereka.
Militer Turki telah dua kali meluncurkan operasi militer di Suriah. Operasi pertama dilakukan dalam menghadapi ISIS pada 2016, dan yang kedua terhadap YPG dua tahun setelahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
