Penggagas resolusi ini, Mesir, dikabarkan meminta pemungutan suara ditunda, sehari setelah mengajukan draf tersebut ke DK PBB. Seharusnya, proses voting akan dilakukan pada Kamis, 22 Desember, waktu setempat.
"Pemungutan suara ini bisa ditunda tanpa batas waktu tertentu. Ada 'jendela' yang jelas terbuka," ucap seorang diplomat senior DK PBB, seperti dikutip Guardian, Jumat (23/122016)
Setelah Israel dilaporkan melakukan upaya keras untuk menggagalkan resolusi ini, pemungutan suara pun ditunda. Bahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dikabarkan langsung meminta Amerika Serikat untuk memberi veto ke resolusi tersebut.
PBB menyatakan bahwa pemukiman tersebut ilegal dan telah berulang kali menyerukan bahwa Israel harus segera menghentikan pembangunan. Sejumlah pejabat PBB pun mengatakan bahwa kegiatan konstruksi pun melonjak beberapa bulan terakhir.
Pemukiman yang dibangun Israel dianggap sebagai batu sandungan besar bagi upaya perdamaian antara dua negara. Pemukiman ini juga dianggap meresahkan warga Palestina yang tinggal di sekitar.
Bulan lalu, Israel menyatakan untuk kembali melanjutkan pembangunan 500 rumah baru di Yerusalem Timur, setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden baru Amerika Serikat.
Namun, pemerintahan Barack Obama telah menyatakan kemarahannya atas pernyataan Israel ini. Obama pun telah mengingatkan bahwa kegiatan semacam ini akan lebih memperburuk jalan menuju perdamaian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
