Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi keras terhadap Venezuela, yakni membekukan semua aset negara tersebut yang berada di Negeri Paman Sam. Sanksi mulai diberlakukan sejak Senin 5 Agustus.
"Kami memperingatkan kepada seluruh pihak ketiga yang ingin melakukan bisnis dengan rezim (Presiden Venezuela Nicolas) Maduro. Kami bisa saja menjatuhkan sanksi yang sama," kata Bolton, dikutip dari AFP, Rabu 7 Agustus 2019.
Bolton juga menekankan bahwa tindakan yang lebih keras dari komunitas internasional diperlukan untuk mempercepat terjadinya transisi kekuasaan di Venezuela. Krisis politik di Venezuela dimulai sejak Januari lalu, saat pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pengganti Maduro.
Selain politik, sektor perekonomian Venezuela juga dilanda krisis. Lebih dari empat juta rakyat Venezuela telah melarikan diri akibat krisis. Mereka mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Peru, Meksiko dan Ekuador.
Sanksi terbaru AS terhadap Venezuela merupakan kelanjutan dari bentuk dukungan terhadap Guaido. Deklarasi Guaido mengenai presiden interim telah diakui AS.
Tidak hanya AS, beberapa negara dari Grup Lima (kecuali Meksiko) juga telah mengakui deklarasi Guaido. Namun Maduro masih bertahan di puncak kekuasaan karena didukung sebagian besar elemen militer Venezuela dan juga beberapa negara besar seperti Tiongkok dan Rusia.
Belarusia dan Tiongkok menyerukan untuk menyelesaikan krisis di Venezuela lewat cara damai, dan menentang adanya campur tangan dari pihak luar.
Sebelumnya, perwakilan pemerintah Venezuela dan oposisi telah kembali mengutarakan keinginan mereka untuk mencari solusi damai. Pernyataan disampaikan kedua kubu dalam kelanjutan dialog di Barbardos pada Jumat 2 Agustus.
Baca: Dua Kubu Venezuela Tekankan Kembali Kesediaan Akhiri Krisis
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
