medcom.id, Washington: Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump kembali merubah pernyataannya terkait pelarangan Muslim yang masuki AS.
Ia mengatakan bahwa pernyataannya terkait pelarangan Muslim yang masuki AS itu belum ia serukan dan hanya berupa saran.
"Kami memiliki masalah serius, dan pelarangan itu bersifat sementara, belum terlaksana dan tidak ada yang melakukannya. Ini hanya saran sampai kita mencari tahu apa yang terjadi," kata Trump, seperti dikutip CNN, Jumat (13/5/2016).
Kini, sebagai satu-satunya kandidat capres dari Partai Republik yang berupaya menggali dukungan penuh dari partainya, Trump terlihat melunak tentang pernyataan-pernyataan yang pernah ia lontarkan terutama terkait umat Muslim.

Foto: Protes menentang anti Trump/AFP

Foto: Protes menentang anti Trump/AFP
Dalam wawancara terpisah dengan media lain, Trump juga menekankan bahwa seruannya itu bersifat sementara. "Tidak, seruan itu tidak pernah dimaksudkan untuk diberlakukan selamanya. Itu hanya sementara," dalihnya.
"Tentu saja, saya ingin mencabut larangan itu secepatnya. Tapi kita tetap harus waspada. Kita mengalami masalah terorisme radikal yang bahkan presiden kita tak mau membicarakannya," lanjutnya.
Klarifikasi ini dinilai sebagai salah satu perubahan sikap dari miliarder tersebut yang tengah memerlukan suara bulat dari partainya menjelang konvensi Republik pada Juli mendatang.
Sebelumnya, Trump dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah politisi senior Republik, termasuk Ketua DPR AS Paul Ryan untuk mempromosikan kebijakannya dan menggalang dukungan. Namun, Ryan, seorang politisi yang dihormati di kalangan Republik, hingga kini belum menyatakan dukungannya atas pencalonan Trump.

Foto: Dalam kampanye, Trump kerap lontarkan kontroversi/AFP
Beberapa politisi Partai Republik pun mengecam pernyataan-pernyataan kontroversial Trump, terutama larangan dari dirinya bagi Muslim untuk berkunjung ke AS.
Tak hanya soal pelarangan Muslim memasuki AS, perubahan sikap Trump juga terlihat dalam pernyataannya yang mendukung soal kenaikan pajak untuk kaum elit AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News